Menteri UMKM Laporkan Realisasi Kredit Rp1.500 Triliun Masih di Bawah Target

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melaporkan realisasi kredit perbankan ke sektor UMKM baru mencapai Rp1.500 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR pada Rabu (15/7/2026).

Dilansir dari Detik Finance, pencapaian tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan alokasi sebesar 25 persen atau sekitar Rp2.200 triliun dari total kredit perbankan nasional sebesar Rp8.865 triliun sepanjang 2025.

Dari total realisasi Rp1.500 triliun tersebut, sebesar Rp270 triliun dialokasikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung permodalan para pelaku usaha kecil.

"Iya, saya harus apa adanya, kita harus berani menyampaikan ini. Kita baru mampu mencapai Rp 1.500 triliun di mana di dalam Rp 1.500 triliun itu ada Rp 270 triliun KUR," ujar Maman, Menteri UMKM.

Maman menjelaskan bahwa tantangan utama penyaluran kredit ini berkaitan erat dengan ekosistem usaha yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan UMKM di tanah air.

Menurutnya, memaksakan pertumbuhan pembiayaan tanpa kesiapan pasar berisiko meningkatkan angka kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bagi perbankan.

"Tetapi setelah dia kita kasih pinjaman, setelah dia kita kasih dia bisa produksi barang tumbuh naik, ini yang mau jual barangnya ke pasar enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena pasarnya becek, enggak ada yang mau beli.

Kenapa? Karena hari ini pasar-pasar kita dipenuhi dengan barang-barang impor. Akhirnya apa dampaknya?

Mereka ujug-ujug jadinya kredit macet, NPL naik tinggi, enggak bisa bayar utang," kata Maman, Menteri UMKM.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketersediaan modal kerja dengan akses pasar agar produk buatan UMKM lokal dapat terserap maksimal.

"Inilah situasinya. Makanya kami dalam menuju ke angka 25% harus melihat semua aspek, tidak bisa hanya sekadar dengan mengejar target ke 25%," sambung Maman, Menteri UMKM.

Pemerintah saat ini berupaya menyelaraskan kebijakan pembiayaan dengan perbaikan pengawasan di pintu masuk barang impor guna melindungi kelangsungan usaha domestik.

"Supaya apa? Barang-barang yang masuk dari luar itu sudah mulai disterilisasi," tutur Maman, Menteri UMKM.