Singapura Kucurkan Tunjangan Anak Rp976 Juta Hadapi Penurunan Kelahiran

Pemerintah Singapura meluncurkan skema dukungan keluarga SG Child Support Package dengan alokasi bantuan hingga S$70.000 atau sekitar Rp976,21 juta per anak hingga berusia 17 tahun guna mengatasi krisis angka kesuburan nasional.

Kebijakan strategis ini menyasar seluruh anak berstatus warga negara Singapura yang lahir pada 2026 maupun anak berusia satu hingga 17 tahun pada 2026. Berdasarkan data Laporan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 2025 dari Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan Perbatasan (ICA), angka kelahiran tahun 2025 merosot ke titik terendah sejak kemerdekaan, yakni hanya 29.864 bayi atau turun 11,4 persen dibanding 33.703 kelahiran pada 2024. Selisih angka kelahiran dan kematian juga menyempit tajam menjadi 3.365 jiwa, jauh meluncur dari angka selisih 22.323 pada dekade lalu, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Penurunan tersebut berdampak pada Total Fertility Rate (TFR) Singapura yang terus merosot dari 1,41 pada 2001 menjadi 1,2 pada 2011, hingga menyentuh rekor terendah 0,87 pada 2025. Kondisi ini memicu pergeseran fokus pemerintah dari sekadar insentif kelahiran menuju pendampingan peran orang tua secara menyeluruh.

Struktur bantuan keuangan senilai S$62.000 hingga S$70.000 per anak ini terdiri dari tunai Baby Gift S$10.000, Child Credits S$32.000, hibah awal Child Development Account (CDA) S$5.000, dana pendampingan pemerintah ke CDA maksimal S$5.000, serta top-up rekening Post-Secondary Education Account (PSEA) S$10.000.

Perubahan mendasar dalam skema dukungan terhadap keluarga ini disampaikan langsung dalam pidato kenegaraan Perdana Menteri Singapura.

"Kami punya tujuan untuk lebih dari sekadar perbaikan bertahap atau perubahan pada skema individual. Kami ingin melakukan perubahan mendasar dalam hal cara kami mendukung keluarga," ujar Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam pidato Rapat Umum Hari Nasional ketiganya pada Minggu (23/8/2026).

Selain memberikan bantuan finansial, pemerintah menetapkan skema alokasi cuti mengurus anak yang biayanya ditanggung penuh oleh negara guna meminimalkan beban finansial pihak swasta.

Perdana Menteri Wong mengimbau sektor korporasi untuk beradaptasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para pekerja yang memiliki anak.

Ia juga meminta para pemberi kerja untuk turut berperan dengan mendukung staf yang merupakan orang tua, menambahkan bahwa menjadi orang tua seharusnya tidak pernah menjadi kerugian dalam karier seseorang.