AS dan Arab Saudi Sepakati Perjanjian Nuklir Sipil

Kesepakatan pembangunan program nuklir sipil resmi dicapai oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi. Washington menegaskan kerja sama ini melingkupi jaminan ketat terhadap nonproliferasi nuklir, seperti dilansir dari Detikcom.

Pengumuman kerja sama tersebut disampaikan pada Rabu (22/7/2026) waktu setempat. Langkah ini mengemuka di tengah tensi geopolitik AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dengan Iran terkait isu program nuklir Teheran.

Departemen Energi AS mengonfirmasi penandatanganan dua berkas penting, yakni kerja sama penggunaan nuklir secara damai serta pengamanan bilateral. Dokumen disahkan oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman.

Meskipun rincian naskah tidak dipublikasikan utuh, Departemen Energi AS menekankan nilai strategis dari kemitraan tersebut.

"Bersama-sama, kedua perjanjian ini meletakkan landasan hukum bagi kemitraan bernilai miliaran dolar selama puluhan tahun yang memajukan beberapa tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk nonproliferasi nuklir," demikian pernyataan Departemen Energi AS.

Laporan Wall Street Journal mengindikasikan peluang bagi korporasi AS untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi. Namun, pihak Departemen Energi tidak mencantumkan poin itu dan enggan memberi tanggapan saat dikonfirmasi AFP.

Tahap berikutnya, dokumen kesepakatan akan diserahkan ke Kongres AS untuk ditinjau. Badan legislatif yang didominasi Partai Republik tersebut diprediksi tidak akan memblokir implementasinya.

Sebelumnya, penolakan sempat disuarakan sejumlah anggota parlemen lintas partai di AS serta pejabat Israel. Mereka mengkhawatirkan potensi alih fungsi proyek untuk pengembangan senjata nuklir oleh Riyadh.

Arab Saudi konsisten menegaskan haknya mengembangkan nuklir sipil, sebagaimana Iran. Pada tahun sebelumnya, Riyadh juga meresmikan pakta pertahanan bersama Pakistan yang berstatus negara pemilik senjata nuklir.

Dalam beberapa tahun terakhir, Washington merancang kesepakatan nuklir ini sebagai bagian dari strategi diplomasi yang lebih besar. Pendekatan tersebut mencakup dorongan normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi-Israel serta pakta pertahanan AS-Saudi.

Sebelumnya, AS pernah menandatangani Perjanjian Bagian 123 dengan Uni Emirat Arab (UEA) pada 2009. Dalam kesepakatan tersebut, UEA menyetujui larangan pengayaan uranium secara mandiri.

Pada Mei lalu, sebuah insiden drone sempat menghantam area dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Barakah di UEA, yang memicu kebakaran pada fasilitas tersebut.

Para pembuat kebijakan mengkhawatirkan keberhasilan Iran memproduksi senjata nuklir dapat memicu perlombaan senjata di seluruh wilayah Teluk.

Kendati demikian, Menteri Energi AS Chris Wright menepis kekhawatiran proliferasi dan menegaskan manfaat ekonomi serta strategis bagi AS.

"Yakinlah, perjanjian ini menjunjung tinggi standar tertinggi keselamatan nuklir dan nonproliferasi, sekaligus mengandalkan teknologi serta ilmuwan nuklir terbaik dunia yang dirancang langsung di Amerika Serikat," ujar Wright.

Kesepakatan AS-Saudi ini dilandaskan pada Bagian 123 (Section 123) Undang-Undang Energi Atom AS. Kerjasama serupa telah dijalin Washington bersama lebih dari 50 negara dengan cakupan berbeda.

Sejumlah pengamat menilai kesepakatan ini sudah lama dipersiapkan, meski potensi risiko pengayaan uranium di tanah Arab Saudi tetap disorot.

"Akan menjadi sebuah kesalahan jika mengizinkan Arab Saudi memiliki kemampuan pengayaan uranium," ungkap Matthew Kroenig dari Atlantic Council dalam analisisnya sebelum kesepakatan diumumkan secara resmi.

"Washington sudah tepat memperkuat hubungannya dengan Riyadh, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar nonproliferasi senjata nuklir yang efektif," lanjutnya.

Di sisi lain, Direktur Nuclear Energy Policy Initiative di Atlantic Council, Jennifer T. Gordon, menilai langkah ini sebagai pencapaian strategis bagi AS.

"Arab Saudi telah memperjelas bahwa mereka akan membeli teknologi energi nuklir dan memulai program nuklir sipil. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah mereka akan bekerja sama dengan AS dan sekutunya, atau beralih ke Rusia dan China," pungkas Gordon.