Hasto Kristiyanto Kritik Penegakan Hukum dan Pembungkaman Demokrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa esensi Pancasila adalah pembebasan dan demokrasi yang sehat, sehingga tindakan represif aparat negara terhadap kritik harus ditiadakan. Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Penolakan terhadap berbagai bentuk pembungkaman masyarakat sipil menjadi fokus utama dalam pidato politik tersebut. Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan menaruh perhatian besar terhadap fenomena menguatnya unsur militeristik di dalam negeri akhir-akhir ini.

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Aspirasi kritis dari publik dinilai sebagai wujud nyata dari tanggung jawab politik serta rasa cinta warga negara terhadap tanah air. Oleh karena itu, Hasto menegaskan bahwa respons koersif dari pihak berwenang tidak boleh digunakan untuk membendung aspirasi tersebut.

"Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," lanjut Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dinilai terletak pada kebebasan masyarakat dalam menyampaikan koreksi. Berdasarkan pengalaman sejarah kepartaian, fungsi kritik dipandang krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

"Jadi, PDI Perjuangan namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh, karena dari pengalaman ketika berada dalam kekuasaan pemerintahan, bahwa kritik itu penting di dalam demokrasi," tutur Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Kondisi demokrasi dan politik nasional saat ini disorot tajam karena mengalami pergeseran substansi dari desentralistik menjadi cenderung terpusat. Hasto mengaitkan perubahan karakter pemerintahan tersebut dengan dinamika politik yang terjadi pada masa kepemimpinan nasional belakangan ini.

"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Penyimpangan fungsi aparat penegak hukum demi kepentingan kekuasaan juga dituding telah mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Institusi negara dinilai telah mengalami penurunan derajat karena digunakan untuk kepentingan politik elektoral sepihak.

"Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan, telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan," tutur Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Dampak dari ambisi kekuasaan pada momentum politik nasional sebelumnya memicu permohonan maaf resmi dari internal partai kepada publik. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang dievaluasi dalam agenda rapat kerja nasional partai.

"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," lanjut Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Ketidakpastian sektor politik dan ekonomi diprediksi akan terus membayangi negara apabila supremasi hukum yang berkeadilan gagal ditegakkan. Hasto menekankan bahwa fondasi bangsa tidak akan pernah kokoh tanpa adanya kepastian hukum.

"Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," ucap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Selain membahas persoalan hukum, Hasto memaparkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait reorientasi visi geopolitik Sukarno. Kepemimpinan masa depan Indonesia diarahkan untuk berpijak pada gagasan kolektif, dengan menempatkan institusi perguruan tinggi seperti UGM, IPB, dan ITB sebagai koridor strategis penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pusat demokrasi.

"Seluruh koridor strategis dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana menempatkan perguruan tinggi pada peran yang sangat sentral dan strategis. Ini dari Ibu Megawati Soekarnoputri," jelas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Upaya menjaga keberpihakan terhadap masyarakat miskin atau kaum Marhaen juga dipertegas melalui perubahan protokol resmi partai. Kepala Situation Room Prananda Prabowo menginstruksikan penyertaan lagu khusus untuk menginternalisasi nilai keadilan sosial Pancasila kepada seluruh kader.

"Maka oleh Kepala Situation Room, Mas Prananda Prabowo, di dalam protokol partai kita sekarang, kita masukkan lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis'. Ini untuk mengingatkan bahwa Pancasila itu penuh dengan narasi keberpihakan terhadap mereka yang diperlakukan tidak adil, terhadap mereka yang terpinggirkan, mereka yang miskin," pungkas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.