Pemerintah Tunda Insentif Kendaraan Listrik Satu Bulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda rencana pemberian insentif khusus kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) selama satu bulan karena proses stimulus masih dalam tahap perhitungan, pada Selasa (26/5/2026).

Penundaan pengumuman stimulus yang semula dijadwalkan pada Juni ini disampaikan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

"Insentif (kendaraan listrik) EV masih ditunda satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih harus dihitung," ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Formulasi kebijakan ini mencakup target kuota khusus tahun ini, yakni insentif untuk 100 ribu unit kendaraan roda empat dan bantuan Rp5 juta per unit untuk 100 ribu unit roda dua listrik, sehingga total target mencapai 200 ribu unit kendaraan EV.

“Nanti kalau kurang 100.000 [unit] lagi, 100.000 [unit] lagi, 100.000 [unit] lagi, 100.000 [unit] lagi. Saya ingin percepat,” kata Purbaya, belum lama ini.

Skema stimulus tersebut nantinya membagi insentif menjadi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% dan sebagian lagi hanya 40% yang disesuaikan berdasarkan basis bahan baku baterai.

"Nanti anggarannya kita hitung dan siapkan. Yang jelas saya ingin masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya ada dorongan tambahan di ekonomi," kata dia.

Langkah penyiapan anggaran tersebut juga diarahkan demi memicu peralihan konsumsi energi masyarakat dari bahan bakar minyak menuju listrik guna menekan angka impor minyak.

"Dan juga [diharapkan] ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga impor BBM atau minyak kita bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi. Itu tujuan kita dari sisi energinya."

Kebijakan insentif kendaraan listrik ini dirancang sebagai strategi pemerintah dalam menekan ketergantungan impor BBM, memangkas beban subsidi energi, sekaligus mempercepat program transisi energi nasional.