Pemerintah Pangkas Kuota BBM Subsidi Tahun 2027 Menjadi 20 Juta KL

Pemerintah berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang berdampak pada penurunan tajam kuota BBM subsidi tahun depan menjadi 20,09 juta kiloliter (KL) dari proyeksi tahun ini sebesar 48 juta KL.

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa skema pengendalian penyaluran ini menyasar jenis BBM Pertalite agar alokasi APBN untuk subsidi energi dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran.

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menjelaskan bahwa kebijakan pengetatan BBM subsidi telah dibahas secara intensif antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," kata Ferry Ardiyanto, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ferry menambahkan bahwa kesepakatan antarinstansi tersebut menjadi landasan utama di balik penurunan alokasi kuota BBM bersubsidi mendatang.

"Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tutur Ferry Ardiyanto, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pengendalian ini tidak akan mengubah harga jual BBM subsidi di tingkat konsumen, melainkan murni pembenahan distribusi atas arahan DPR.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pertamina juga telah menyiapkan riset teknologi penunjang agar pembatasan Pertalite dapat diimplementasikan secara bertahap tanpa mengejutkan roda perekonomian nasional.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sejalan dengan langkah tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kelompok masyarakat berekonomi tinggi tidak lagi menikmati fasilitas subsidi energi.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pada hari yang sama, Kamis (20/8/2026), gangguan perjalanan juga terjadi pada layanan Commuterline lintas Bogor-Jakarta Kota akibat insiden warga tertemper kereta api KA 1183 di dekat Stasiun Tebet pada pukul 06.35 WIB.

"Kami mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuterline Bogor-Jakarta Kota sehubungan KA 1183 tertemper orang di antara stasiun Pasar Minggu-Manggarai pada jam 06.35, di KM 12+7 dekat Stasiun Tebet," kata Karina Amanda, VP Corporate Secretary KAI Commuter.

Penanganan terhadap korban dan pemeriksaan armada di lokasi sempat menahan laju KRL di sejumlah stasiun penyeimbang.

"Saat ini masih dalam penanganan petugas, dan terhadap rangkaian KA1183 dalam pengecekan di stasiun Tebet. Hal ini berdampak pada keterlambatan perjalanan Commuterline lintas Bogor-Jakarta Kota," ujar Karina Amanda, VP Corporate Secretary KAI Commuter.

Pihak operator terus berkoordinasi dengan petugas lapangan guna menguraikan penumpukan penumpang dan memperbarui jadwal perjalanan secara berkala.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna, kami menghimbau kepada pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas kami. Kami terus akan menyampaikan pembaruan informasi perjalanan Commuterline pada kanal media sosial KAI Commuter," lanjut Karina Amanda, VP Corporate Secretary KAI Commuter.