Purbaya Yudhi Sadewa Kaji Tambahan Anggaran IKN Rp2,86 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji usulan tambahan anggaran senilai Rp2,86 triliun yang diajukan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendanai pembangunan IKN batch 3 pada Kamis (16/7/2026).

Kajian mendalam baru bisa dilaksanakan setelah dokumen resmi diterima oleh Kementerian Keuangan. Dilansir dari Detik Finance, alokasi dana segar tersebut diproyeksikan bakal mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Suratnya belum sampai ke saya, jadi saya belum tahu, belum bisa jawab," kata Purbaya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/7/2026).

Hingga saat ini, kejelasan mengenai persetujuan usulan tersebut masih menunggu penyerahan berkas fisik. Menteri Keuangan memastikan bahwa seluruh langkah kebijakan fiskal terkait proyek ini wajib berlandaskan instruksi kepala negara.

"Saya akan pelajari seperti apa begitu sampai ke saya, tetapi yang jelas saya akan ikuti petunjuk Bapak Presiden tentang anggaran untuk IKN," ucap Purbaya.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa permohonan dana tambahan ini sebenarnya sudah dilayangkan sejak pertengahan bulan lalu. Anggaran batch 3 ini dirancang menggunakan metode kontrak tahun jamak.

"Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (16/7/2026).

Dana itu nantinya dialokasikan untuk membiayai pembebasan lahan baru serta manajemen operasional aset-aset yang sudah rampung dibangun. Basuki mengklaim langkah ini telah mengantongi lampu hijau dari pihak Kementerian Sekretariat Negara.

"Dari Menteri Sekretaris Negara sudah oke, sekarang kami datang ke Menteri Keuangan," sebut Basuki.

Berdasarkan data keuangan teranyar, pagu anggaran awal Otorita IKN untuk tahun 2026 dipatok sebesar Rp5,47 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun, dengan tingkat realisasi per 30 Juni 2026 sudah menyentuh angka Rp4,38 triliun atau 80,2 persen dari total pagu.