Teguh Arief Indratmoko Resmi Menjabat Direktur Utama Peruri

Pemerintah menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Teguh Arief Indratmoko sebagai Direktur Utama Perum Peruri untuk menggantikan Dwina Septiani Wijaya pada Rabu, 15 Juli 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat aspek keamanan pada perusahaan percetakan uang negara tersebut.

Dilansir dari Detik Finance, pergantian pucuk kepemimpinan ini tertuang dalam SK BP BUMN Nomor: 345 Tahun 2026 dan SK Nomor: 346 Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas Peruri.

Koordinator Corporate Communication & TJSL PERURI, Yahdi Lil Ihsan mengonfirmasi bahwa surat keputusan mengenai pergantian jajaran direksi tersebut telah resmi ditandatangani.

"Setahu saya SK-nya per tanggal 15 Juli 2026. Dan sesuai dengan keterangan dari BP-BUMN per kemarin ya," beber Yahdi.

Sebelum pengumuman resmi dikeluarkan, rencana perombakan kepemimpinan di tubuh Peruri ini memang telah dipersiapkan sejak lama oleh pemerintah.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria membenarkan adanya keputusan terkait pergantian jabatan tertinggi di perusahaan pelat merah tersebut saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Eh saya rasa kalau udah diumumkan iya mungkin ya, karena tadi saya kan di dalam. Tetapi keputusannya sudah ada," ujar Dony.

Pemerintah sengaja memilih figur berlatar belakang militer seperti Teguh, yang sebelumnya menjabat Komandan Jenderal Akademi TNI, demi memperketat pengamanan karena bisnis utama Peruri adalah mencetak mata uang rupiah.

"Oh kan tergantung kebutuhan kan kita. Jadi, semua eh penempatan direksi itu tergantung kebutuhan kita. Kita butuh apa, Peruri ini kan sebetulnya perusahaan untuk yang dijaga keamanan, security, dan lain sebagainya," beber Dony.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa fungsi utama badan usaha ini lebih menitikberatkan pada instrumen pengawasan milik negara dibandingkan dengan entitas bisnis yang murni mengejar keuntungan komersial.

"Kita butuh ya, jadi ini kan bukan perusahaan sebetulnya Peruri ini lebih kepada alat pemerintah untuk mengontrol tadi kan, karena ini bukan bukan perusahaan komersial kan, sebetulnya," sambung Dony.