Trump Sebut Iran Minta Pertemuan di Doha Terkait Konflik

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pihak Iran mengajukan permohonan untuk mengadakan pertemuan pada hari Selasa (29/6) di Qatar, meskipun Teheran segera menyangkal adanya rencana negosiasi bilateral secara langsung guna menyudahi konflik di Timur Tengah, seperti dilansir dari Detikcom. Pengumuman sepihak tersebut muncul setelah Iran melakukan pembicaraan awal dengan Oman terkait pengelolaan Selat Hormuz serta adanya kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran untuk menghentikan saling serang yang sempat mengancam kesepakatan sebelumnya. "Iran telah meminta pertemuan. Itu akan berlangsung besok (Selasa, 29/6) di Doha," tulis Trump di platform Truth Social pada hari Senin tanpa menjabarkan rincian delegasi yang terlibat.

Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh otoritas Gedung Putih mengenai pengiriman perwakilan resmi mereka menuju lokasi pertemuan yang dimaksud.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, kemudian mengatakan kepada Fox News bahwa utusan AS Steve Witkoff serta penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, "akan terbang ke Doha untuk pertemuan tingkat tinggi minggu ini". Merespons klaim sepihak dari Amerika Serikat, kementerian luar negeri Iran langsung memberikan klarifikasi resmi mengenai kehadiran mereka di Doha.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan bahwa delegasi ahli dari negaranya akan melakukan perjalanan ke Doha minggu ini, namun dengan tegas membantah adanya pertemuan tatap muka dengan pihak Amerika. Pihak Teheran menegaskan bahwa pembicaraan belum menyentuh substansi utama dari kesepakatan akhir yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

"Kami belum memasuki tahap negosiasi kesepakatan final," ujarnya, seraya menambahkan bahwa "selama beberapa hari ke depan, kami tidak akan mengadakan pertemuan negosiasi apa pun dengan pihak AS di tingkat mana pun" Ketegangan di jalur perairan strategis tersebut meningkat setelah Komando Pusat AS menggempur 10 sasaran militer Iran pada hari Minggu pagi, yang diklaim sebagai respons atas gangguan terhadap kapal komersial. Langkah itu memicu serangan balasan dari Iran ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain, sehingga pemblokiran selat tetap menjadi fokus utama negosiasi. Di tengah situasi tersebut, Iran dan Oman yang menguasai wilayah teritorial Selat Hormuz, tempat perlintasan seperlima pasokan minyak dunia, memulai komunikasi intensif pertama mereka pasca-kesepakatan.

"Dalam kunjungan ke Muscat, pertemuan pertama Komite Gabungan Hormuz telah diadakan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, di X.

Meskipun hukum internasional melarang penutupan jalur secara sepihak, Iran memperingatkan bahwa setiap kapal yang menolak melalui koridor pesisir pantai mereka akan memicu peningkatan eskalasi keamanan di Timur Tengah.