DPR RI Janji Kawal Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Harga BBM

Fungsi pengawasan dan penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan dipastikan tetap berjalan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengakomodir berbagai keluhan dari masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Parlemen menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik belakangan ini, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan lonjakan harga Pertamax serta kelangkaan BBM bersubsidi. Pihak legislatif mengklaim terus menyikapi dan mengkritisi kebijakan pemerintah melalui komisi-komisi terkait di DPR.

"Checks and balances kan tetap jalan ya. Apa misalnya gini, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya terkait dengan soal kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah, kan juga di komisi-komisi terkait itu kan di apa disikapi juga kan gitu loh, dikritisi juga," kata Saan kepada wartawan.

Aspirasi dari masyarakat terkait tata kelola program MBG diakui telah diterima dengan baik oleh DPR. Parlemen juga menjadikan permasalahan hukum yang sempat menjerat petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai momentum untuk mendorong perbaikan tata kelola program tersebut.

"Misalnya terkait dengan soal tata kelola apa makan bergizi gratis ya, MBG. Dari apa yang diputuskan oleh pemerintah, misalnya apa trigger-nya ada persoalan hukum di petinggi BGN (Badan Gizi Nasional) dan itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan tata kelola, ini kan sudah dilakukan," ucap Saan.

Saan Mustopa yang juga menjabat sebagai Waketum Partai Nasdem menjelaskan bahwa pimpinan DPR beberapa hari lalu telah menemui langsung perwakilan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR. Pihaknya langsung menghubungi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang untuk mendapatkan kepastian pembenahan program MBG.

"Jadi menurut saya dalam hal ini DPR tetap sudah menjalankan apa fungsi-fungsi sebagai apa lembaga yang merepresentasikan apa kepentingan publik, tetap kita apa jalankan," ujar Saan.

Selain masalah gizi, DPR ikut menaruh perhatian pada polemik harga Pertamax yang naik serta kelangkaan BBM bersubsidi di lapangan. Aspirasi mahasiswa mengenai isu energi ini diklaim telah diteruskan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk penyesuaian lebih lanjut.

"Maka kita kan nggak bisa berdiri sendiri dalam soal apa penanganan ini. Nah, maka ketika apa mahasiswa mempertanyakan soal itu, kan sudah langsung dihubungkan dengan pemerintah, dengan Menteri ESDM Pak Bahlil. Dan Pak Bahlil juga sudah apa menyampaikan komitmennya untuk apa menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang disuarakan oleh mahasiswa maupun kelompok-kelompok yang lain dengan cara tadi akan berusaha melakukan penyesuaian seiring misalnya, ini kan juga sangat apa ditentukan oleh apa perdamaian antara Amerika dengan Iran kan gitu loh kan," jelas Saan.

Langkah pengawasan ini disebut akan terus berlanjut guna memastikan komitmen pemerintah berjalan seiring dengan penyelesaian masalah di tengah masyarakat.

"Jadi sekali lagi DPR akan terus apa berusaha mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah sambil juga tetap menyampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat," imbuh Saan.