Pemerintah Pastikan Tidak Membubarkan Bea Cukai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (5/6/2026), dilansir dari Bloomberg Technoz.

Keputusan tersebut menegaskan posisi otoritas kepabeanan yang tetap dipertahankan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan serta pengawasan, meskipun ada badan usaha baru yang menangani komoditas ekspor negara.

“Oke, tambahin sedikit, mungkin Anda ingin nanya, bea cukai dibubarkan apa enggak? enggak dibubarkan,” kata Purbaya.

Penegasan mengenai status lembaga ini juga pernah disampaikan sebelumnya demi menepis isu pengambilalihan tugas kepabeanan, di mana instruksi dari Kepala Negara justru mengarah pada penguatan institusi.

"Jadi ada yang bilang seperti itu, tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu, dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia bilangkan kita perkuat Bea Cukai," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Perbaikan internal otoritas kepabeanan akan tetap berjalan seiring tindakan tegas berupa pencopotan jika ditemukan penyelewengan, sementara koordinasi ekspor ke depan akan melibatkan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan bahwa badan usaha baru tersebut nantinya bakal mandiri dalam urusan perdagangan ekspor, tetapi pengurusannya tetap dikawal oleh Bea Cukai.

“Mungkin nanti akan mandiri yaitu DSI secara mandiri melakukan ekspor tetapi tetap bea cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya,” kata Djaka dalam kesempata yang sama.

Regulasi anyar ini dijadwalkan baru berjalan efektif pada tahun depan, sehingga pelayanan kepabeanan dipastikan berjalan normal seperti biasa hingga Desember.

“Mungkin yang nanti akan difasilitasi adalah dari DSI nya sendiri nanti mungkin bisa mencatatkan ataupun berdampingan dengan Bea cukai karena disitu ada pemilik barang ataupun eksportir,” katanya.