Universitas Jember Kaji Rencana Pendirian Sentra Gizi Makan Gratis

Universitas Jember (Unej) tengah melakukan kajian mendalam terkait rencana pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Langkah penelaahan ini diambil lantaran pihak kampus belum menerima surat keputusan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) serta menghadapi keterbatasan alokasi dana operasional pada Selasa (19/5/2026).

Kondisi kesiapan institusi pendidikan tinggi dalam mengawal program nasional ini mengemuka melalui penjelasan jajaran rektorat dan diskusi kelompok terfokus bersama legislatif.

Kajian internal Unej saat ini difokuskan pada pemenuhan standar baku sistem keamanan pangan berbasis Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), jaminan rantai pasok bahan baku, hingga kalkulasi kesinambungan anggaran.

Kebutuhan investasi untuk mendirikan satu unit fasilitas pemenuhan gizi tersebut diperkirakan mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar, sehingga realisasi fisik baru berpeluang berjalan tahun depan.

Pihak manajemen kampus menegaskan komitmennya untuk terlibat dalam program pemenuhan pangan nasional ini meski instrumen regulasi yang ada saat ini masih bersifat imbauan teoretis.

"Kalau tentang keharusan sampai saat ini belum ada surat resmi. Pernyataan dari BGN itu masih imbauan. Pada prinsipnya Unej sangat terbuka, dan tentu saja bisa berperan dalam menyukseskan program nasional, termasuk makan bergizi gratis di dalamnya," ujar Bambang Kuswandi, Wakil Rektor IV Universitas Jember.

Bambang menjelaskan bahwa aspek standardisasi mutu menjadi parameter krusial dalam perencanaan logistik pangan ini demi mencegah terjadinya kendala teknis di lapangan.

"Kalau memang nanti mendirikan SPPG, tentu saja harus zero accident, termasuk rantai pasok harus aman," tegas Bambang.

Pihak rektorat menambahkan bahwa proses realisasi pembangunan fisik baru dapat dianggarkan setelah seluruh tahapan evaluasi kelayakan selesai dilakukan.

"Kalau kajian bisa dilakukan tahun ini, namun untuk realisasi jika harus mendirikan maka baru bisa dilakukan tahun depan," tambah Bambang.

Implementasi program MBG secara nasional berskala besar ini juga mendapat pengawasan ketat dari DPR RI karena menyerap alokasi anggaran negara dalam jumlah signifikan untuk menyasar puluhan juta penerima manfaat.

"Keterlibatan perguruan tinggi sangat penting. Mahasiswa dan dosen harus melakukan penelitian terkait hal tersebut." kata Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI.

Edy menyatakan keterlibatan akademisi lewat kuliah kerja nyata tematik bernilai strategis bagi kecerdasan generasi mendatang.

"Apalagi akan ada KKN tematik, ini program memiliki niat luhur karena bertujuan mendukung anak sehat dan cerdas," kata Edy.

Legislator menegaskan sanksi tegas akan diterapkan bagi unit penyedia yang melanggar standar higienitas sanitasi.

"Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi standar, mulai dari SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), lalu grade A, B, C namun kalau tidak lolos bisa di-grounded." kata Edy.

Edy mengingatkan penegakan regulasi dapur umum menjadi kunci utama pencegahan fatalitas kesehatan konsumen.

"Dapur MNG yang nakal harus ditindak, kalau semua sesuai aturan pasti tidak akan ada kejadian keracunan," kata Edy.

Politisi tersebut mengimbuhkan bahwa penyerapan bahan pangan dari sektor pertanian dan peternakan lokal terbukti mendorong performa pertumbuhan ekonomi daerah.

"Itu salah satunya karena belanja program MBG, mulai dari ayam, telur, lele, buah dan lainnya disuplai lokal, dan effort besarnya melibatkan pemerintah daerah," ungkap Edy.

Badan Gizi Nasional sendiri memproyeksikan keterlibatan institusi pendidikan tinggi sebagai instrumen edukasi publik sekaligus basis riset multi-sektor yang mengacu pada standardisasi global.

"Ini tidak sebatas diskusi saja, tapi nanti saat mahasiswa KKN akan ada pembekalan TOT, mereka berperan sebagai agen edukasi untuk menyampaikan informasi yang benar, MBG program baik, sehingga perang perguruan tinggi sangat penting bagi BGN," ujar Gunalan AP, Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional.

Gunalan menguraikan bahwa kebijakan pelibatan sektor akademis ini merujuk pada keberhasilan implementasi program serupa di ratusan negara lain.

"Nanti akan ada penguatan di skripsi, thesis, dan research, yang selanjutnya diarahkan ke empat klaster yakni kesehatan dan gizi, ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan," kata Gunalan.

Manajemen BGN menyatakan seluruh masukan dari publik akan dijadikan instrumen perbaikan tata kelola program ke depan.

"Kritik tersebut dari berbagai informasi yang didapat masyarakat, tentu itu menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan," paparnya.

Berbeda dengan Unej, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) tercatat telah mengoperasikan fasilitas dapur pemenuhan gizi secara mandiri sejak akhir tahun lalu untuk ribuan penerima manfaat.

"Kami mendukung program yang baik dari pemerintah," ungkap Prof Masrukhi, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.

Masrukhi menekankan bahwa sistem pengawasan yang disiplin menjadi kunci utama kelancaran operasional distribusi pangan di lingkungan kampus dan pesantren.

"Dari kampus tidak ada kendala dalam menjalankan SPPG, dengan tata kelola yang baik, kontrol ketat, termasuk mengawal ketersampaian ke penerima, maka hasilnya akan baik," kata Masrukhi.