Timwas DPR Usul Kualitas Layanan Haji Indonesia Naik Jadi Kategori C-Plus
Peningkatan indeks pelayanan haji reguler Indonesia dari kategori D menjadi C-Plus diusulkan oleh Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Andre Rosiade. Usulan perbaikan fasilitas ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Amirul Hajj di Al-Qimmah Hall, Makkah, pada Minggu (24/5/2026), dilansir dari Detikcom.
Evaluasi menyeluruh terhadap operasional ibadah haji tahun ini mendasari usulan perbaikan tersebut. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo dinilai membawa dampak positif pada efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas akomodasi jemaah.
"Yang pertama, secara overall, mulai dari keberangkatan sampai per hari ini, kami tentu mengapresiasi bahwa pelayanan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang pertama, kita garis bawahi. Bahwa sampai jemaah sudah mulai berangkat, sampai hari ini, Alhamdulillah dan ini perlu di apresiasi," kata Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Langkah kebijakan baru pemerintah pusat dipandang menjadi pendorong utama perubahan positif ini. Sektor pelayanan akomodasi dan transportasi bagi para jemaah reguler juga tercatat mengalami pembenahan yang signifikan.
"Bahwa pemerintah, Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah ini memang dalam rangka melakukan perubahan, supaya pelayanan haji dan umrah itu jauh lebih baik," ujarnya.
Apresiasi khusus diberikan kepada manajemen penginapan jemaah yang dinilai telah memenuhi standar kenyamanan tinggi. Fleksibilitas sistem transportasi pemondokan juga menjadi poin penting yang berhasil diselesaikan pemerintah.
"Dan Alhamdulillah saya melihat sendiri ya, di Madinah luar biasa, tadi disampaikan oleh pimpinan, bahwa ada 8.507 jamaah kita yang mendapat di hotel bintang 5 lalu jaraknya paling jauh 700 meter, ini perlu diapresiasi," jelas Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Sektor pemenuhan logistik jemaah turut mencatatkan efisiensi anggaran pengadaan tanpa mengurangi standar mutu hidangan. Penurunan biaya katering berhasil dilakukan dengan tetap menjaga pemenuhan gizi para jemaah.
"Yang kedua, kita juga melihat bahwasanya konsumsi kita, katering kita, harganya turun 4 riyal, ya, tapi kualitasnya juga jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya," ucap Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Penyediaan armada bus langsung menuju Masjidil Haram menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan jarak hunian yang jauh di kawasan Al-Hidayah. Keberadaan terminal yang dekat dengan area ibadah utama mempermudah pergerakan jemaah.
"Untuk daerah hunian saya, Pak Menteri dan Pak Wamen, meskipun Al-Hidayah memang jauh, tapi saya lihat DPR dan Kementerian Haji sudah punya solusi. Bahwa busnya itu dibikin direct (langsung), sehingga sekarang itu hanya butuh waktu 20 menit dari Al-Hidayah itu ke Masjidil Haram itu," kata Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Aksesibilitas transportasi bagi jemaah reguler kini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pemerintah dipuji karena berhasil memotong waktu tempuh perjalanan menuju area ibadah.
"Dan juga terminalnya ada di Jabal Kabah, dalam hal ini hanya 20 meter dari Haram, dan itu patut kita apresiasi bahwa itu sudah dicarikan solusi oleh pemerintah," lanjut Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Peningkatan sarana di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi target utama dari usulan penaikan kelas pelayanan ini. Skema baru diajukan agar kualitas pelayanan haji nasional bisa segera bergeser dari standar sebelumnya.
"Memang ke depan, saya ingin usul saran, ke depan Pak Menteri, seluruh pemerintah, sebenarnya kita ini bisa naik kelas. Naik kelas sekarang kan fasilitas haji kita D, betul kan?" ucap Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Formula taktis diajukan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mengeksekusi rencana kenaikan kelas pelayanan tersebut. Fleksibilitas pembiayaan akomodasi dinilai menjadi kunci utama.
"Saya mengusulkan, kita bisa tahun depan meninggalkan legacy (warisan), Kementerian Haji bisa meng-upgrade haji kita dari D ke C-Plus. Caranya seperti apa? Sangat sederhana. Saya mau usulkan di sini," tambahnya.
Sistem sewa jangka panjang untuk penginapan di wilayah strategis seperti Misfalah, Syisyah, dan Jarwal diproyeksikan mampu memangkas pengeluaran tahunan. Pola pembayaran berkala tetap dipertahankan guna mengamankan stabilitas harga.
"Pilihlah hotel-hotel yang bermutu. Dan saya usulkan, dikontrak misal jangka panjang 5 tahun. Sehingga, dan tetap… tapi tetap dibayar per tahun, per tahun. Nah, dengan kontrak 5 tahun itu, Gus Menteri, artinya apa? Kita akan mendapatkan harga yang lebih murah," kata Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Alokasi dana hasil penghematan sewa hotel tersebut nantinya diarahkan sepenuhnya untuk memperkuat infrastruktur pelayanan di Armuzna. Peningkatan kenyamanan jemaah di area inti ibadah menjadi prioritas akhir dari efisiensi anggaran.
"Harga lebih murah, nah, dari keuntungan harga yang lebih murah itu, kita bisa pakai untuk meng-upgrade Armuzna kita dari D menjadi C-Plus. Sehingga kalau fasilitas jemaah kita jauh lebih baik, nah ini usulan saya ini," tuturnya.
Penerapan skema kontrak makro ini diposisikan sebagai solusi transisi sebelum proyek pembangunan Kampung Haji terealisasi. Keyakinan besar disematkan pada komitmen pemerintahan saat ini dalam mengeksekusi reformasi tata kelola haji.
"Insyaallah harganya lebih murah dan marginnya itu yang murah kita investasikan untuk upgrade fasilitas di Armuzna. Kalau sekarang kita di D, Insyaallah nanti di tahun depan kita bisa C-Plus," ucap Andre Rosiade, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Optimalisasi tata kelola operasional ini diharapkan mampu menyejajarkan kualitas pelayanan haji Indonesia dengan negara-negara lain. Program peningkatan mutu akomodasi dan fasilitas Armuzna diproyeksikan berjalan mulai musim haji tahun depan.
"Nah, itu kan jadi legacy untuk kita semua dan pahala bagi pemerintah dan kita semua yang mengurus. Nah, itu usulan saya, dan saya meyakini kita bisa. Kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Saya yakin di era Pak Prabowo kita bisa," imbuhnya.