Pemerintah Subsidi Biodiesel B50 Nelayan Pakai Surplus Dana BPDP

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan subsidi biodiesel jenis B50 khusus bagi nelayan skala besar berkapasitas di atas 30 gross tonnage tidak akan membebani APBN, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz pada Kamis (9/7/2026).

Pemerintah mengalihkan sumber pendanaan subsidi tersebut dengan memanfaatkan surplus dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang tidak terpakai selama tiga bulan terakhir karena tingginya harga solar murni atau B0.

"Tadi arahan dari Pak Menko [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], Pak Menko hari ini baik sekali. Jadi ternyata tiga bulan terakhir dana BPDP itu surplus, tidak dipakai-pakai karena harga BBM B0 itu mahal," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Kebijakan alokasi insentif dari surplus BPDP ini kemudian diklarifikasi hanya difokuskan untuk kelompok nelayan tertentu demi menjaga keterjangkauan harga bauran energi baru tersebut.

"Jadi tanpa dana APBN Pak, tadi Pak Menko menyampaikan bahwa akan memakai dana sebagian BPDPKS untuk menurunkan harga B50 di tingkat petani dan nelayan. Pak Menko, petani sama nelayan atau nelayan saja? Oh, nelayan yang di atas 30 ton," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Langkah taktis ini diklaim sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pelaku sektor perikanan yang mengoperasikan kapal berskala besar.

"Saya bilang kasih tahu Pak Menko [Airlangga Hartarto], ini Bapak Presiden kita ini sangat sayang bagi petani sama nelayan. Jangan kita membuat petani nelayan itu harganya [B50] mahal," tambah Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Penerapan program dukungan dana pencampuran biodiesel ini dikelola secara mandiri oleh BPDP dari pungutan ekspor kelapa sawit berdasarkan regulasi sejak tahun 2015.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan mandatori biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, serta di lima daerah lainnya yang mewakili sektor pengguna.

“Sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan saya dorong saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke B100. Akan tetapi, menteri-menteri saya meyakinkan saya bahwa dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi,” kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Peluncuran bauran ini ditargetkan mampu menghentikan total impor komoditas solar secara bertahap seiring peningkatan persentase campuran minyak sawit.

“Teruskan jangan berhenti di B50, kalau bisa B60. Bulan apa B60? Ini usaha besar, terima kasih kebahagiaan bagi saya,” tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.

Implementasi biodiesel B50 diprediksi memerlukan pasokan fatty acid methyl esther (FAME) sebesar 16,7 hingga 18 juta kiloliter atau setara dengan kebutuhan CPO mencapai 15,2 sampai 16,3 juta ton.

“Kami laporkan Bapak Presiden bahwa untuk solar, total konsumsi kita Bapak itu rata-rata di angka 38 juta sampai dengan 40 juta kiloliter solar per tahun. Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Ini adalah pertama kali,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Penghentian impor produk solar ini diharapkan mampu meningkatkan penghematan devisa negara hingga mencapai Rp170 triliun seiring berjalannya kebijakan mandatori B50 secara penuh.