Sony Sonjaya Serahkan 26 Nama Diduga Terlibat Korupsi BGN

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyerahkan 26 nama yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Gizi Gratis (MBG) kepada penyidik Kejaksaan Agung pada Rabu (10/6/2026).

Dilansir dari Detikcom, puluhan nama dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Langkah ini dibarengi dengan pengajuan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC) oleh pihak tersangka.

Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mendampingi kliennya saat pemeriksaan dan menegaskan bahwa seluruh nama tersebut sudah dituangkan secara resmi ke hadapan penyidik kejaksaan.

"Sudah kita sampaikan ke penyidik (20 lebih nama) udah ada di-BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP," kata Krisna Murti, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.

Pihak pengacara juga memastikan surat pengajuan saksi pelaku yang bekerja sama telah ditandatangani dan diserahkan secara resmi demi membantu pengembangan penyidikan kasus korupsi ini.

"(JC) sudah kita sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan (ke Kejagung). Kita berharap dari kejaksaan mengabulkan JC nya karena untuk mengungkap peristiwa lebih besar lalu untuk pengembangan penyidikan lebih mudah," ujar Krisna Murti, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.

Krisna menambahkan bahwa jumlah pihak yang diduga terlibat berpotensi terus bertambah karena data saat ini baru mencakup sebagian dari keseluruhan kluster perkara.

"Ada orang-orang, pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif, (Jumlahnya) 26, ada kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ucap Krisna Murti, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.

Terkait pusaran kasus ini, Partai Demokrat segera memberikan klarifikasi mengenai rumor keterkaitan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tersangka Sony Sonjaya dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan pernyataan resmi pada Selasa (9/6/2026) yang membantah adanya komunikasi maupun pertemuan antara kedua pihak.

"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," ujar Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Demokrat juga menyangkal tuduhan mengenai adanya usulan atau permintaan bantuan dari AHY yang berkaitan dengan program-program di bawah kendali BGN.

"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Herzaky kemudian menyoroti isu mengenai tuduhan keterlibatan perwira militer yang diisukan sebagai titipan usulan dari pihak Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa 'AHY' maupun siapa '2 Orang Kolonel' yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Partai Demokrat memastikan bahwa segala narasi yang mengaitkan nama Agus Harimurti Yudhoyono dengan tuduhan tersebut merupakan informasi bohong.

"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," sambung Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Bantahan lain datang dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman setelah mengadakan audiensi dengan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta pada Rabu (10/6/2026).

Dudung mengklarifikasi isu kepemilikan titik SPPG melalui mantan Kepala BGN Dadan Hindayana yang kini berstatus tersangka korupsi pengadaan barang MBG.

"Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan," kata Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Mantan Kasad ini menjelaskan situasi bermula saat sejumlah pengurus pondok pesantren meminta bantuannya untuk mengakses program nasional ini sebagai penerima manfaat.

"Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin tujuh, enam bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada yang lima ribu, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," ujar Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Setelah berkomunikasi, Dudung mengarahkan pihak pengurus pesantren untuk berkoordinasi secara administratif dengan staf Dadan Hindayana demi kelanjutan program.

"Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'," ujar Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Namun Dudung mengungkapkan bahwa hingga beberapa minggu lalu, pembangunan fasilitas dapur di lokasi-lokasi pesantren tersebut ternyata urung terealisasi.

"Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan saya sudah tidak mengerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini beberapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu? Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya-dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya," ucap Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Dudung menegaskan bahwa dirinya siap diverifikasi secara terbuka mengenai ketiadaan kepemilikan bisnis atau fasilitas dapur dalam proyek MBG ini.

"Cuma karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya," imbuh Dudung Abdurachman, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Bantahan terakhir disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini yang menyatakan dirinya bersih dari segala urusan pengadaan barang maupun penentuan lokasi operasional.

"Itu tuduhan yang tidak benar alias fitnah karena saya tidak terlibat korupsi di BGN," kata Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Legislator asal Partai Golkar ini menutup tanggapannya dengan menegaskan ketidakterlibatan dirinya pada sistem jual beli titik koordinat fasilitas dapur.

"Saya tidak terlibat dalam pengadaan di BGN dan saya tidak terlibat dalam penjualan titik dapur. Lalu di mana unsur korupsinya?" kata Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.