Sembilan Negara Eropa Desak Uni Eropa Tunda Penerapan Penuh Sistem EES

Sembilan negara Eropa mendesak Uni Eropa untuk menunda pemberlakuan penuh Entry/Exit System (EES). Langkah ini diambil karena muncul kekhawatiran sistem baru tersebut akan memicu antrean panjang dan mengganggu arus pergerakan di perbatasan, seperti dilansir dari Detik Travel.

Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Malta, Belanda, Portugal, dan Swiss mengajukan permohonan penundaan ini lewat surat bersama. Mereka meminta mekanisme darurat yang membolehkan penghentian sementara pemindaian wajah serta pemeriksaan sidik jari tetap berlaku pasca 6 September.

Para negara pengusung menyebut berakhirnya kelonggaran itu memicu kecemasan mendalam di sektor transportasi dan negara anggota.

"Berakhirnya mekanisme penangguhan sebagian pada 6 September menjadi sumber kekhawatiran yang serius dan beralasan. Kekhawatiran ini dirasakan tidak hanya oleh sejumlah negara anggota, terlepas dari tingkat kesiapannya, tetapi juga oleh seluruh sektor transportasi," pernyataan sembilan negara itu.

Oleh sebab itu, peninjauan ulang terhadap kebijakan pembatasan waktu tersebut dinilai mendesak untuk dilakukan demi kelancaran operasional maskapai.

"Karena itu, kami menilai penting agar negara-negara anggota tetap memiliki kewenangan untuk menerapkan mekanisme tersebut setelah 6 September," lanjut isi surat itu.

Merespons situasi ini, Komisi Eropa menyatakan tetap membuka ruang koordinasi demi mengatasi kendala teknis di lapangan. Juru bicara Komisi Eropa, Markus Lammert, mengatakan pihaknya menyambut komitmen negara-negara anggota untuk menerapkan EES secara penuh. Namun, Komisi tetap berkoordinasi dengan beberapa negara yang masih mengalami kendala di sejumlah titik perbatasan.

Selain pemerintah negara anggota, penolakan dan kritik tajam juga disuarakan oleh para pelaku industri penerbangan sipil. Chief Executive easyJet, Kenton Jarvis, menilai antrean panjang akibat sistem EES sudah tidak bisa diterima.

Pihak maskapai menilai fleksibilitas otoritas perbatasan menjadi kunci utama agar penumpukan penumpang tidak makin memburuk.

"Otoritas perbatasan harus memanfaatkan seluruh fleksibilitas yang tersedia. Jika itu belum cukup efektif, sistem ini harus ditinjau kembali dan masa berlaku kebijakan pelonggaran perlu diperpanjang setelah September agar penumpang tidak terus mengalami gangguan," ujar Jarvis.

Sebelumnya, sejumlah bandara, maskapai, dan organisasi penerbangan Eropa juga telah memperingatkan bahwa antrean pemeriksaan perbatasan yang mencapai lima jam mulai mengganggu perjalanan penumpang, operasional penerbangan, hingga sektor pariwisata.

Kondisi di lapangan bahkan memaksa pengelola bandara melakukan tindakan darurat demi kenyamanan para pelancong. Keluhan serupa disampaikan Chief Executive Fraport Greece, Alexander Zinell, yang mengelola 14 bandara di Yunani. Menurutnya, sejumlah bandara bahkan harus memasang tenda untuk melindungi penumpang yang mengantre dari terik matahari.

"Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi penumpang, bahkan bisa membahayakan," kata Zinell.

Pihak pengelola pelabuhan udara menegaskan perlunya perombakan total pada sistem registrasi penumpang sebelum tiba di bandara.

"Ini hanya perbaikan sementara. Sistem ini perlu diperbarui dan dirancang ulang agar penumpang bisa melakukan registrasi sebelum berangkat ke bandara atau naik pesawat," pernyataan ditambahkan.