Puan Maharani Dorong PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik di Jawa

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat di Pulau Jawa. Dorongan tersebut disampaikan seiring terjadinya pemadaman panjang akibat gangguan pasokan batu bara dan kendala teknis.

Langkah PLN dalam menangani krisis kelistrikan ini dilansir dari Detikcom, di mana Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menemui Presiden Prabowo Subianto pada Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan persoalan pemadaman yang kini diklaim mulai berkurang seiring membaiknya sistem kelistrikan di Jawa.

Ketua DPR RI memberikan tanggapan resmi mengenai situasi kelistrikan yang mengganggu stabilitas masyarakat di berbagai wilayah tersebut.

"Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak," kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Pemadaman listrik dilaporkan telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir hingga memicu keluhan dari pelaku usaha mikro dan rumah tangga. Puan mengapresiasi penanganan cepat yang dilakukan oleh petugas di lapangan.

"Saya mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan yang bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan," tutur Puan.

Meskipun mengapresiasi penanganan tersebut, proses evaluasi dan keterbukaan informasi mengenai penyebab utama gangguan dinilai tetap harus berjalan secara transparan.

"Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan," tegas Puan.

Dampak pemadaman ini dilaporkan menekan produktivitas ekonomi kerakyatan, mulai dari pedagang soto di Solo, penjual es di Bekasi, hingga pelaku usaha bakery rumahan. Puan mendesak perlindungan bagi sektor-sektor pelayanan publik ini.

"Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik," imbuh Puan.

Ketiadaan pasokan listrik dinilai menghambat berbagai sektor vital mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga urusan rumah tangga seperti penyimpanan ASI perah. Puan menekankan bahwa dampak ini menyentuh fondasi ekonomi keluarga.

"Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga," sebut Puan.

Gangguan yang terjadi secara berulang ini dipandang mencerminkan adanya masalah yang lebih besar dalam tata kelola energi nasional.

"Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik," ungkap Puan.

Puan juga menambahkan bahwa dampak buruk dari lumpuhnya aliran listrik ini lebih dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dibandingkan dengan korporasi besar.

"Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia," papar Puan.

Kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tekanan daya beli dapat semakin memburuk jika pemadaman listrik terus berulang.

"Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi," pungkas Puan.