Chatib Basri Memproyeksikan Ekonomi Indonesia Tidak Mengalami Krisis 1998

Ekonom senior Chatib Basri menegaskan bahwa tekanan ekonomi serta pelemahan nilai tukar rupiah pada Selasa (9/6/2026) tidak akan membuat Indonesia terperosok ke dalam krisis seperti tahun 1998. Kondisi fundamental domestik saat ini dinilai jauh lebih siap menghadapi fluktuasi global.

Perbedaan mendasar ini terletak pada penerapan sistem nilai tukar yang telah diadopsi oleh otoritas keuangan nasional. Sektor menengah ke atas dan korporasi domestik tercatat telah melakukan langkah mitigasi risiko sejak awal tahun.

"Pertanyaannya, sama nggak 98 dengan 2026? Jawaban saya tidak. Kenapa? Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate (nilai tukar fleksibel)," ujar Chatib Basri, Mantan Menteri Keuangan dalam acara Grab Business Forum 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.

Mantan Menkeu ini menjelaskan bahwa fleksibilitas kurs membuat para pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki kebutuhan mata uang asing telah melakukan lindung nilai. Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi puluhan tahun lalu.

"Dia sudah hedge (lindung nilai). Perusahaan sudah hedge. Ini berbeda dengan 1998. Kita tidak terbiasa dengan flexibel exchange rate pada waktu itu," ungkap Chatib Basri.

Menurutnya, ketidaksiapan menghadapi kurs fleksibel pada masa lalu memicu lonjakan rasio kredit macet karena ketidaksesuaian mata uang pada pendapatan dan pinjaman korporasi. Saat ini, regulasi valuta asing yang baru memberikan ruang bagi penyesuaian pasar.

"Jadi ketika rupiahnya jatuh, orang (saat) itu masih pinjam uang di dalam dolar, sementara revenue-nya di dalam rupiah, sehingga NPL (kredit macet) naik. Sekarang, yang terjadi adalah ada different foreign exchange regime yang memungkinkan orang melakukan adjustment," jelas Chatib Basri.

Kendati sektor atas relatif aman, dampak pelemahan mata uang ini berpotensi merembes pada komoditas pangan pokok impor yang dikonsumsi masyarakat bawah. Perlindungan sosial menjadi instrumen krusial yang harus disiapkan oleh pemerintah.

"Kenapa? Karena efek dari tepung terigu yang mungkin naik, sehingga mie nanti akan naik, efek dari kedelai yang akan membuat tahu/tempe (naik). Ini akan butuh waktu agak panjang. Jadi sebetulnya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower middle income group untuk address isu ini," papar Chatib Basri.

Penurunan nilai tukar yang terjadi saat ini diproyeksikan tidak akan membawa Indonesia masuk ke jurang resesi global. Angka pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih berada dalam rentang yang aman dan kompetitif.

"Orang boleh berdebat angkanya (pertumbuhan ekonomi) 5,6% atau 5,1%, 4,7%. Berapapun angkanya, itu tidak negative growth. We talk about from the global standard, 4,5%-5% is not bad at all di dalam dunia seperti ini," tegas Chatib Basri.

Di sisi lain, daya tahan ekonomi domestik disokong oleh tingginya angka konsumsi rumah tangga serta realisasi belanja negara pada kuartal pertama tahun ini. Momen perayaan hari besar keagamaan menjadi pendorong utama aktivitas pasar.

“Situasi di domestik itu tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin bapak dan ibu banyak yang tidak setuju sama saya. Kenapa [tidak seburuk yang dibayangkan]? Karena kalau dilihat di kuartal I, household consumption-nya itu masih relatif lumayan, didorong oleh lebaran puasa pada waktu itu,” jelas Chatib Basri.

Meskipun demikian, lonjakan belanja pemerintah yang mencapai kisaran 20 hingga 22 persen pada awal tahun diperkirakan tidak akan bertahan konisten hingga akhir tahun. Hal ini berpotensi memicu perlambatan kecepatan pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga mungkin di kuartal II, III, dan IV growth dari government spending-nya enggak mungkin di 22%. Maka kita akan mulai mengalami deceleration dari economic growth-nya,” ucap Chatib Basri.

Kekhawatiran pasar keuangan global mengenai potensi pembengkakan defisit anggaran di atas batas aman disinyalir memicu kecemasan para pemodal. Pengendalian belanja negara menjadi kunci utama untuk meredam kepanikan pasar tersebut.

"Pertanyaannya bisa gak government spending akan terus setinggi ini ke depan?…Sementara tax revenue-nya tumbuh di sekitar 18%, sementara spending-nya [pemerintah] 34%. Ada kemungkinan tax revenue-nya akan slowdown di quarter III and IV, mau gak mau itu spending-nya [pemerintah] juga akan slowdown. Kalau enggak, budget deficit-nya akan lebih dari 3%," jelas Chatib Basri.

Sentimen negatif pelaku pasar modal diperparah oleh kekhawatiran atas keberlanjutan struktur anggaran negara di tengah volatilitas global. Pembatasan pengeluaran menjadi opsi mutlak demi menjaga stabilitas makroekonomi.

“Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari orang, dari investor. Mereka khawatir ini deficit-nya akan bisa sustainable atau tidak,” tutup Chatib Basri.

Di tempat terpisah, Chatib Basri membeberkan bahwa otoritas fiskal pada dasarnya memiliki keterbatasan instrumen dalam mengelola neraca keuangan negara saat mata uang terdepresiasi. Pilihan kebijakan fiskal hanya berkisar pada tiga langkah mendasar.

"Because tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam,” ujar Chatib Basri di Jakarta.

Rupiah sendiri sempat menyentuh level Rp18.200 per dolar AS sebelum ditutup pada level Rp18.058 per dolar AS di pasar spot siang ini. Opsi pengetatan belanja secara selektif menjadi pilihan paling rasional mengingat tingginya biaya penambahan utang baru.

"Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Jadi hanya menaikkan, potong atau pinjam. Engggak ada opsi lain. Kalau Anda enggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda enggak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," kata Chatib Basri.

Langkah penyesuaian anggaran ini dikombinasikan dengan perbaikan administrasi perpajakan demi menopang pendapatan negara. Namun, realisasi kebijakan pemotongan anggaran sering kali terbentur dengan kalkulasi popularitas politik.

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," jelas Chatib Basri.

Dilema antara pemenuhan kaidah ekonomi dan kalkulasi pemilu sela sering menjadi batu sandungan bagi pengambil kebijakan di berbagai negara. Fenomena ekonomi politik ini menghambat eksekusi kebijakan yang ideal.

"Persoalannya adalah saya suka untuk meng-quotes apa yang disebut Jean-Claude Juncker. Dia billing, 'we all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it. And that's the political economy problem' (kita semua tahu apa yang harus dilakukan, kita hanya tidak tahu bagaimana caranya agar terpilih kembali setelah melakukannya. Dan itulah masalah ekonomi politik),” ungkap Chatib Basri.

Ketidakselarasan antara keterbatasan sumber daya alam dan tuntutan politik menjadi tantangan struktural yang nyata. Sering kali kepentingan politik mengabaikan prinsip dasar kelangkaan dalam ilmu ekonomi.

"Thomas Sowell dari Stanford itu pernah bicara begini, 'the first lesson of economics is scarcity, because there is never enough resources to satisfy anyone's want. But the problem is, the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics' (pelajaran pertama ekonomi adalah kelangkaan, karena tidak pernah ada cukup sumber daya untuk memenuhi keinginan siapa pun. Tetapi masalahnya adalah, pelajaran pertama politik adalah bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi). Makanya saya bilang, kuncinya adalah di dalam political visibility. Is it possible?" tutup Chatib Basri.

Kompas.com melansir posisi rupiah yang berada di level Rp18.058 per dolar AS pada penutupan pasar spot, sementara ancaman defisit anggaran akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah masih terus dipantau oleh pasar keuangan.