Prabowo Subianto Lanjutkan Reformasi Pasar Modal Lewat Demutualisasi

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia melalui skema demutualisasi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Penguatan pasar modal dinilai krusial untuk memperluas akses pendanaan serta mendorong pertumbuhan perusahaan nasional. Pemerintah menargetkan pembenahan ini mampu meningkatkan kredibilitas dan daya saing bursa di tingkat global.

"Kita akan melanjutkan reformasi pasar modal dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," ujar Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa keberadaan pasar modal yang efisien berhubungan langsung dengan prinsip keadilan ekonomi. Fasilitas ini memberi ruang bagi pelaku usaha rintisan hingga pengusaha nasional untuk memperkuat struktur permodalan.

"Pasar modal yang bekerja dengan baik ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya," jelas Prabowo.

Dalam pidato tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan apresiasi atas langkah pembenahan yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bursa saham domestic.

"Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita," ungkap Prabowo.

Penegakan hukum dan aturan bursa juga menjadi fokus perhatian. Sanksi tegas akan diberlakukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran guna menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar.

"Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi," tegas Prabowo.

Selain pembenahan bursa saham, pemerintah berencana mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK mulai 1 Januari 2027 dengan dukungan DPR RI. Sistem terintegrasi ini dirancang untuk mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor secara transparan.

"Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali," pungkas Prabowo.