PKB Sepakati Pandangan PDIP Mengenai Istilah Oposisi

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan kesepakatannya mengenai ketiadaan istilah oposisi dalam sistem presidensial seperti yang diutarakan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dilansir dari Detikcom.

Kesepakatan tersebut disampaikan Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026), sembari menekankan bahwa pemerintah dan DPR saat ini memerlukan soliditas serta sikap yang tegas dari partai politik.

"Ya bagus saja, nggak ada masalah. Yang jelas di dalam apa namanya praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu nggak ada di konstitusi.

Tapi juga tidak ada partai penyeimbang. Nggak dikenal di sistem kita," kata Jazilul Fawaid, Waketum PKB.

Jazilul kemudian menggarisbawahi pentingnya menjaga kebersamaan di saat Presiden Prabowo Subianto tengah berjuang keras guna merealisasikan visi beserta misinya.

"Oleh sebab itu menurut saya yang penting kita jaga kebersamaan, kekompakan di manapun posisinya. Nah, kita tidak sedang berpolemik. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya. Itu saja," ujar Jazilul Fawaid, Waketum PKB.

Ia juga menambahkan pesan bagi para kader partai dan politisi untuk tetap menjaga kekompakan demi menghadapi tantangan berat yang membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat.

"Dan kepada seluruh kader partai, politisi, kita semua tentu boleh saja menyampaikan pendapatnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah soliditas dan kekompakan karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapapun, pihak manapun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan, semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu," sambung Jazilul Fawaid, Waketum PKB.

Mengenai posisi politik PDIP yang diharapkan bersikap tegas dan tidak abu-abu, Jazilul menyatakan dirinya hanya mengutarakan pandangan pribadi.

"Wah saya tidak tahu kalau soal itu ya, tetapi setidaknya kita tahu semua bahwa pemerintah, Presiden, DPR, itu butuh soliditas dan kekompakan dan tegas sikapnya. Kira-kira begitu, hanya itu saja," ungkap Jazilul Fawaid, Waketum PKB.

Ia kembali menegaskan bahwa perihal internal partai merupakan urusan masing-masing institusi.

"Ya saya nggak tahu soal itu karena partainya kan masing-masing. Saya bukan koordinator juga, saya bukan koordinator saya nggak paham soal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya. Saya pikir itu," tambah Jazilul Fawaid, Waketum PKB.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus sempat merespons desakan Jazilul agar PDIP memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo pada Kamis (18/6/2026).

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif," kata Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Deddy turut memberikan kritik terkait pemakaian istilah oposisi yang dinilai kurang tepat untuk sistem pemerintahan di Indonesia.

"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan. Sehingga ketika satu (koalisi) partai menang dalam pemilu, maka (koalisi) partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan," jelas Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP.