PKB Respons Pernyataan Presiden Prabowo Terkait Pendanaan Demonstrasi

Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya pihak-pihak yang mendanai aksi demonstrasi dengan meminta pemerintah lebih berfokus pada evaluasi kebijakan nasional, seperti dilansir dari Detikcom pada Jumat (26/6/2026).

Langkah evaluasi tersebut dinilai jauh lebih mendesak dilakukan oleh pemerintah apabila sebuah kebijakan memicu penolakan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Pihak PKB menilai penyampaian pendapat oleh masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang menjadi dinamika wajar dalam sistem demokrasi.

"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa," kata Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Daniel Johan menambahkan bahwa situasi justru akan menjadi berbahaya apabila masyarakat sudah tidak memiliki kepedulian lagi terhadap kondisi perkembangan bangsa negara.

"Yang bahaya ketika rakyat sudah tidak peduli terhadap kondisi bangsa. Berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah, merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi," tambah Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Mengenai tudingan adanya aktor penggerak di balik aksi massa belakangan ini, perwakilan PKB tersebut meminta agar persoalan itu disikapi secara proporsional.

"Karena itu, yang lebih penting adalah mendengarkan substansi dari aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi, disikapi saja secara proporsional," tutur Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Penegasan kembali diberikan bahwa mendengar dan mengevaluasi kebijakan yang menuai protes massal adalah tugas utama dari jajaran pemerintahan.

"Yang lebih penting dan mendesak adalah evaluasi kebijakan. Jika ada kebijakan yang menuai penolakan luas dari rakyat, maka tugas pemerintah adalah mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang ada," kata Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Lebih lanjut, momentum unjuk rasa ini dinilai dapat menjadi peluang baik untuk memperkuat ruang dialog serta komunikasi dua arah antara penguasa dan publik.

"Momentum ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat komunikasi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan keterbukaan dan kemauan untuk saling mendengar, berbagai masukan dari publik dapat menjadi energi positif dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Komunikasi yang konstruktif diharapkan dapat terus terbangun demi menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.

"Kita mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat, di mana pemerintah dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara," pungkas Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan mengetahui sosok aktor-aktor korup yang berada di balik pendanaan rangkaian aksi demonstrasi belakangan ini.

"Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat.

Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gua kenal itu semua itu, Saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kepala Negara juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dituding memberikan bayaran kepada para peserta aksi demonstrasi tersebut.

"Saudara-saudara sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu.

Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti.

Mau demo apa, ya? Hmmm… kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan. Tapi ada.

Saya nggak mengerti," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.