Pemprov DKI Alokasikan Rp253 Miliar untuk Program Sekolah Swasta Gratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253.625.139.600 pada Kamis (4/6/2026) untuk membiayai program sekolah swasta gratis guna memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di wilayah ibu kota.

Alokasi dana tersebut disiapkan untuk memfasilitasi 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Program ini ditargetkan mampu menampung sebanyak 23.694 peserta didik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam berinvestasi di sektor pendidikan. Pendanaan tersebut ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan di kalangan masyarakat miskin.

"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu," tutur Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Dari total instansi yang terdaftar, sebanyak 40 sekolah merupakan penerima bantuan lanjutan untuk periode Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah sisanya berstatus sebagai penerima baru dengan masa pendanaan dari Juli sampai Desember 2026.

Pramono juga menegaskan bahwa pihak sekolah dilarang keras memungut biaya apa pun dari para murid. Evaluasi ketat hingga sanksi dikeluarkan dari program akan diterapkan bagi sekolah yang melanggar aturan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Nahdiana merinci beberapa persyaratan yang harus dipenuhi instansi pendidikan untuk bergabung dalam program ini. Kriteria tersebut meliputi lokasi di wilayah tanpa sekolah negeri, kepemilikan izin operasional, NPSN, status akreditasi, keaktifan pelaporan data, serta kewajiban menyelenggarakan kegiatan belajar utuh.

"Untuk jenjang SD harus tersedia kelas 1 hingga 6, SMP kelas 7 hingga 9, serta SMA/SMK kelas 10 hingga 12," ungkap Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta.

Pemerintah daerah berencana memperluas jangkauan program ini pada masa mendatang, termasuk membuka peluang bagi sekolah berbasis keagamaan dan madrasah di bawah Kementerian Agama. Kebijakan perluasan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi kemampuan fiskal daerah.

Implementasi kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, salah satunya di SMKS Laboratorium Jakarta yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pihak sekolah mencatat lonjakan pendaftar yang sangat tinggi selama proses penerimaan siswa baru.

Kepala SMKS Laboratorium Jakarta, Momon Darmawan mengungkapkan bahwa kuota yang disediakan oleh sekolah langsung habis dalam waktu singkat akibat tingginya minat warga. Kondisi tersebut memaksa pihak sekolah menambah jumlah rombongan belajar dari tiga menjadi enam rombel.

"Jangankan dua hari, satu hari saja jumlah 108 itu sudah terpenuhi. Jadi memang sangat luar biasa," kata Momon Darmawan, Kepala SMKS Laboratorium Jakarta.

Momon menambahkan bahwa seluruh biaya operasional pendidikan siswa kini ditanggung sepenuhnya oleh program pemerintah. Bantuan tersebut meliputi pengadaan seragam, buku paket, hingga pembiayaan kegiatan sekolah.

"Respons dari orang tua sangat luar biasa. Mereka bersyukur dengan adanya program ini, akhirnya di sekolah laboratorium memang tidak ada biaya apa pun. Semuanya full gratis dari mulai kelas 10, 11 maupun kelas 12," tandas Momon Darmawan, Kepala SMKS Laboratorium Jakarta.