Pemerintah Targetkan Belanja Negara 2027 Capai 14,8 Persen PDB

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mematok target belanja negara pada tahun 2027 berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari produk domestik bruto (PDB). Penentuan postur makro fiskal ini telah memperhitungkan alokasi pendanaan untuk berbagai program kerja prioritas nasional.

Dilansir dari Detik Finance, rencana arah kebijakan fiskal tersebut dituangkan ke dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dokumen ini berfungsi sebagai tahap awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Penyusunan pagu anggaran tersebut membutuhkan pendanaan jumbo untuk menyokong seluruh program prioritas. Total dana yang diproyeksikan untuk kebutuhan ini berkisar antara Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rincian angka belanja makro fiskal tersebut dirancang demi mengakomodasi pendanaan berbagai program prioritas nasional (PKPN) mendatang. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (9/6/2026).

"Belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Besaran postur makro fiskal 2027 telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai PKPN yang diperkirakan mencapai Rp 1.720 triliun hingga Rp 1.896 triliun," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Menteri Keuangan menambahkan bahwa alokasi untuk PKPN bakal disalurkan lewat belanja pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah memaksimalkan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa beserta skema pembiayaan anggaran.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," ucap Purbaya, Menteri Keuangan.

Rencana kerja pemerintah dalam PKPN mencakup 60 program yang dipetakan ke dalam 8 klaster utama. Klaster-klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga pengentasan kemiskinan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya integrasi antar-sektor tersebut. Sektor pangan, gizi, pendidikan, hingga penyediaan lapangan kerja dinilai menjadi satu kesatuan yang membutuhkan interkoneksi sarana prasarana.

"Intinya 8 klaster ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja menurunkan jumlah orang miskin dan semua itu perlu sarana dan prasarana yang saling terkait dan ter-interkoneksi," ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy dalam kesempatan yang sama.

Dalam dokumen perencanaan, klaster kedaulatan pangan difokuskan pada pengembangan wilayah perkebunan komoditas unggulan seperti sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, dan rempah, serta pemacuan produksi komoditas peternakan mencakup daging, susu, dan telur.

Sementara itu, klaster kemandirian energi dan air memuat sembilan target strategis nasional. Target ini meliputi pembangunan Jaringan Gas Kota untuk 1 juta sambungan rumah, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, pembangunan 10 small scale green modular refinery dan 6 storage, eksplorasi 10 blok migas baru, serta elektrifikasi di 10.000 desa.

Pemerintah juga membidik konversi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik, pembangunan PLTA Skala Besar Terintegrasi, pengadaan kompor listrik bagi 2 hingga 5 juta rumah tangga, optimalisasi 45.000 sumur minyak masyarakat, pemaksimalan lifting pada 13.824 sumur tua, hingga pencapaian swasembada air.