Pemerintah Tingkatkan Sinergi Kebijakan Atasi Pelemahan Rupiah

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempererat sinergi kebijakan moneter dan fiskal guna mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Langkah antisipasi ini dibahas dalam pertemuan evaluasi kondisi ekonomi nasional di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat koordinasi saat mata uang domestik terus tertekan. Dilansir dari Detikcom, penegasan mengenai intensitas rapat kebijakan moneter dan fiskal tersebut disampaikan langsung oleh Prasetyo di Gedung DPR/MPR RI.

"Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens," kata Pras kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang intensif merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah, meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan seluruh pihak.

"Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya," lanjut Pras.

Menurut Prasetyo, fluktuasi nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh variabel yang kompleks, termasuk tingkat kemandirian ekonomi nasional dan ketergantungan terhadap komoditas impor.

"Naiknya nilai tukar Rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh," lanjut Pras.

Terkait prediksi pelemahan nilai tukar yang berpotensi menyentuh angka Rp19.000 per Dolar AS, pemerintah menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarotoritas ekonomi.

"Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal," ujarnya.

Pertemuan koordinasi yang berlangsung pada Sabtu pagi tersebut diinisiasi oleh DPR RI dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter.

"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," ujarnya.

Dasco menjelaskan bahwa sinkronisasi antara kedua instrumen kebijakan tersebut sangat krusial untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah situasi saat ini.

"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," sambung dia.

Forum evaluasi tersebut telah membuahkan sejumlah kesepakatan bersama antarlembaga, namun rincian hasil pembahasan akan diumumkan secara terpisah oleh tiap institusi terkait.

"Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya.