Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite Secara Bertahap

Pemerintah berencana membatasi penyaluran bahan bakar minyak jenis Pertalite secara bertahap agar subsidi BBM tepat sasaran, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta Pusat pada Rabu (12/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Kebijakan tersebut diambil guna menjalankan mandat Dewan Perwakilan Rakyat dalam memastikan alokasi subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Dalam pelaksanaannya, harga Pertalite dipastikan tidak mengalami kenaikan.

Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan parlemen mengenai pembenahan penyaluran BBM bersubsidi.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Sebagai langkah persiapan, Pertamina telah melakukan riset terkait teknologi penyaluran. Pemerintah akan memantau dampak skenario pembatasan terhadap kondisi perekonomian nasional sebelum diterapkan penuh.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.

Kelompok desil 10 merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan atau ekonomi tertinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar anggaran subsidi BBM tidak dinikmati kalangan mampu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya perbaikan sistem agar alokasi anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah tepat sasaran.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil, Menteri ESDM.