PBB Gandakan Anggaran Bantuan Kemanusiaan Lebanon Menjadi Rp 11 Triliun

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melipatgandakan estimasi pendanaan yang dibutuhkan untuk menangani krisis kemanusiaan di Lebanon. Langkah ini diambil seiring dengan konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah yang telah memasuki bulan keempat, seperti dilansir dari Detikcom.

Melalui proposal mutakhir yang dirilis pada hari Jumat (05/06), PBB kini menggalang dana tambahan senilai 331,5 juta dolar AS (sekitar Rp 5,97 triliun). Penambahan ini melonjakkan target total bantuan menjadi 639,9 juta dolar AS (sekitar Rp 11,52 triliun).

Sebelumnya, PBB telah mengajukan permohonan dana sebesar 308 juta dolar AS (sekitar Rp 5,54 triliun) pada bulan Maret lalu. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyokong operasi darurat yang dipimpin pemerintah Lebanon sampai akhir Mei.

Namun, realisasi dana yang terkumpul hingga 31 Mei baru menyentuh angka 185,9 juta dolar AS (sekitar Rp 3,35 triliun). Pendanaan yang ada tersebut telah disalurkan sebagai pasokan logistik kepada 680.000 warga terdampak.

Melalui revisi anggaran terbaru ini, PBB menargetkan jangkauan bantuan dapat menyentuh seluruh populasi korban konflik yang diperkirakan mencapai 1,4 juta jiwa penduduk Lebanon.

"Krisis kemanusiaan di Lebanon sangat parah dan terus memburuk," ungkap Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

"Pengungsian yang berulang, kapasitas tempat penampungan yang tidak memadai, serta terbatasnya peluang untuk dapat kembali dengan aman, semakin memperparah kerentanan," tambah lembaga tersebut.

PBB juga memberikan peringatan mengenai kondisi di lapangan terkait daya tahan masyarakat yang semakin menipis di tengah tekanan berat pada pemenuhan fasilitas dasar.

"Masyarakat yang terdampak kian kehabisan kemampuan mereka untuk bertahan, sementara berbagai layanan esensial semakin tertekan," bunyi peringatan lanjutan dari OCHA.

Imbas pertempuran memicu lonjakan tarif layanan publik seperti listrik, air, dan bahan bakar hingga 33 persen di tingkat nasional. Sementara itu, wilayah yang berada di zona konflik mengalami lonjakan biaya komoditas tersebut hingga mencapai 70 persen.

Sektor infrastruktur kesehatan dan pendidikan turut lumpuh setelah OCHA mencatat 62 rumah sakit serta pusat kesehatan mengalami kerusakan hingga terpaksa berhenti beroperasi. Kondisi ini berujung pada alih fungsi 450 gedung sekolah menjadi kamp pengungsian, yang berisiko memicu tingginya angka putus sekolah.

Laporan dari kantor berita domestik Lebanon mengonfirmasi bahwa militer Israel kembali melancarkan bom ke wilayah Lebanon selatan pada hari Jumat (05/06) yang merenggut enam korban jiwa.

Eskalasi mematikan ini terjadi hanya berselang satu hari setelah Hizbullah menolak draf kesepakatan gencatan senjata terbaru. Negosiasi damai tersebut sebelumnya diinisiasi oleh Amerika Serikat yang menjembatani pihak Israel dan otoritas Lebanon.

Pada skala global, Program Pangan Dunia (WFP) PBB merilis peringatan mengenai ancaman kelaparan bagi jutaan jiwa akibat meroketnya harga bahan bakar ekor dari ketegangan dengan Iran. WFP mengidentifikasi wilayah Afganistan, Somalia, dan Sri Lanka sebagai area dengan dampak krisis paling parah.

Konfrontasi di wilayah Lebanon bermula pada awal Maret saat militer Hizbullah meluncurkan serangan roket ke teritori Israel. Operasi tersebut diklaim sebagai aksi balasan atas serangan gabungan AS-Israel yang menewaskan petinggi militer Iran.

Respons balasan kemudian dilancarkan Israel dengan mengirimkan pasukan darat ke Lebanon dikombinasikan dengan operasi serangan udara masif sejak awal Maret silam.

Data resmi pemerintah Lebanon menunjukkan angka kematian telah menembus 3.500 jiwa serta memaksa hampir satu juta warga meninggalkan rumah mereka. Di kubu seberang, militer Israel mengonfirmasi kehilangan 26 tentara dan empat warga sipil akibat gempuran roket Hizbullah pada periode waktu yang sama.