Dua Pabrikan Komponen Otomotif Jepang Bersiap Relokasi ke Vietnam

Rencana relokasi operasional dua pabrikan komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam mengancam kelangsungan kerja buruh di Indonesia akibat pergeseran tren industri global.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengonfirmasi potensi pemindahan produksi dari perusahaan berinisial J dan S yang berdomisili di Pasuruan serta Mojokerto tersebut.

Langkah prinsipal Jepang ini dipicu oleh penyesuaian arah industri menuju kendaraan listrik serta tekanan ekonomi global yang menekan sektor berorientasi ekspor.

Selain sektor otomotif, ancaman pengurangan tenaga kerja juga membayangi industri pengolahan bubur kayu di Mojokerto, yakni PT Pakerin, yang menghadapi kendala pembekuan modal kerja.

"Perusahaan Indonesia yang berorientasi ekspor seperti sepatu, garmen, karena permintaan barang di luar negeri menurun akibat perang, maka orientasi perusahaan ini pun produksinya menurun," kata Said di Jakarta, Minggu (21/6).

Menurut Said, kendala operasional ekspor ini diperparah oleh konflik geopolitik global yang menurunkan volume permintaan pasar internasional secara signifikan.

"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK," ujarnya terkait situasi di PT Pakerin.

Kondisi keuangan PT Pakerin memburuk setelah bank daerah tempat penyimpanan modal kerja mereka dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Modal dari PT Pakerin sekitar informasi yang saya dapat di lapangan, Rp800 miliar sampai Rp1 triliun modal kerjanya PT Pakerin disimpan di Bank Prima, Bank Prima di Jawa Timur. Bank Primanya dilikuidasi akibat operasional yang tidak sanggup lagi oleh OJK. Nah, karena dia dilikuidasi, maka diambil alih oleh LPS," kata Said.

Masalah serupa juga melanda industri manufaktur alas kaki di Jawa Barat, seperti PT Feng Tay di Kabupaten Bandung yang memproduksi sepatu merek Nike.

"Temuan awal menyatakan ada ancaman PHK 4.000 karyawan. Jadi 4.000 orang ini dirumahkan, belum di-PHK. Sama seperti PT Pakerin, belum di-PHK, tapi terancam PHK.

Saya mau cek apakah 14.000 atau 17.000 karyawannya. Saya mau cek juga apakah benar ada 4.000 karyawan yang dirumahkan. Ini kalau dirumahkan, potensi PHK-nya besar," jelas Said.

KSPI kini tengah mengoordinasikan temuan lapangan dari Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Jakarta ini untuk merumuskan mitigasi bersama pemerintah.

"PT Amos ini di Jakarta, di Cilincing. Sudah 4 bulan karyawannya tidak ada kejelasan apakah di-PHK atau tetap bekerja. Perusahaan Korea Selatan, garmen," tutur Said.

Penanganan kejelasan status kerja dan hak pemenuhan upah di PT Amos tersebut kini mulai dikoordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan.