Musyafak Rouf Bantah Terlibat Korupsi Badan Gizi Nasional

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf membantah keras tuduhan keterlibatan dirinya dalam pusaran kasus korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026 saat ditemui di Surabaya pada Rabu (10/6/2026).

Sangkalan ini muncul setelah nama politikus PKB tersebut beredar dalam pesan berantai di media sosial, menyusul keputusan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk menjadi justice collaborator (JC). Isu yang berkembang liar itu menyebutkan bahwa nama Musyafak masuk dalam daftar nama yang diserahkan oleh Sony ke pihak berwenang, seperti dilansir dari Detikcom pada Jumat (12/6/2026).

Merespons kabar eksekusi program yang beredar luas itu, Musyafak menantang balik pihak-pihak yang menyebarkan rumor dengan menjanjikan sebuah imbalan jika mereka mampu menunjukkan bukti kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelolaan dapur umum atas namanya.

"Mana ada, cari saja. Satu saja kalau ada (bukti saya punya SPPG/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/Dapur MBG), saya kasih hadiah," kata Musyafak, Ketua DPRD Jawa Timur.

Penegasan kemudian disampaikan oleh Musyafak bahwa dirinya sama sekali tidak mempunyai hubungan bisnis maupun urusan operasional dengan lembaga BGN tersebut. Ia juga memastikan bersih dari kepemilikan dokumen proyek kedinasan terkait.

"Hoaks itu. Saya enggak ada sama sekali punya MBG. Sudah kaya raya saya kalau punya dapur (pengelolaan MBG). Kalau ada, saya kasih hadiah itu," jelas Musyafak, Ketua DPRD Jawa Timur.

Secara kelembagaan, Musyafak menambahkan bahwa DPRD Jawa Timur tidak mempunyai sangkut paut atau kepentingan langsung terhadap program nasional tersebut. Segala bentuk regulasi dan pelaksanaan teknis dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pihak legislatif daerah.

"Jadi, saya itu kalau masalah MBG kan enggak tahu sama sekali. Itu kewenangan di pusat. Kami (DPRD Jatim) tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah diajak rembukan terkait MBG," tandas Musyafak, Ketua DPRD Jawa Timur.