Mensos Akselerasi Sekolah Rakyat Berbasis Data Akurat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakselerasi program Sekolah Rakyat dengan menekankan akurasi data serta ketepatan sasaran untuk menjangkau kelompok yang luput dari sistem pendidikan formal. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Open House Sekolah Rakyat di SRMA 5 Jambi pada Jumat (5/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Langkah penataan ini diambil guna memastikan intervensi pendidikan berbasis asrama 24 jam tepat menyasar keluarga miskin. Pemerintah mendesain sistem pembelajaran secara adaptif demi mendongkrak kepercayaan diri para peserta didik.

"Ini sebagai contoh bagaimana anak-anak diafirmasi oleh Bapak Presiden, diberi kesempatan. Dari yang tidak bisa membaca, belum bisa menulis, di usia 15 tahun dibimbing, didampingi, ya seperti ini," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Pendekatan fleksibel diterapkan melalui mekanisme masuk dan lulus yang dinamis untuk memfasilitasi minat anak. Kemensos memberikan pendampingan intensif guna mempercepat penyerapan materi ajar.

"Di Sekolah Rakyat memang multi entry, multi exit. Kapan saja bisa masuk, kapan saja bisa lulus. Ada pendampingan khusus, ada percepatan, sesuai dengan talentnya, sesuai minat dan bakatnya," lanjut Gus Ipul, Menteri Sosial.

Fasilitas penunjang disiapkan secara menyeluruh untuk mendukung efektivitas belajar mengajar di lingkungan asrama. Hal ini diharapkan mampu membuka peluang bagi anak-anak rentan mendapatkan pendidikan bermutu.

"Keluarga-keluarga tidak mampu di mana putra-putrinya diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas. Sekolah rakyat, sekolah berasrama, dididik selama 24 jam, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung," jelas Gus Ipul, Menteri Sosial.

Data operasional menunjukkan program ini telah tersebar di 166 lokasi di Indonesia sejak pertengahan Juli tahun lalu. Kemensos memproyeksikan lonjakan jumlah peserta didik secara berkala hingga tahun 2029.

"Sekarang siswa Sekolah Rakyat hampir 15 ribu seluruh Indonesia. Tahun ini kita terima 32 ribu. Berarti tahun ini sudah ada 45 ribu siswa Sekolah Rakyat. Tahun depan 100 ribu lebih, dan tahun 2029 insyaallah sudah lebih dari 400 ribu siswa," papar Gus Ipul, Menteri Sosial.

Peningkatan kepercayaan diri menjadi tolok ukur utama dalam melihat keberhasilan program pendidikan inklusif ini. Para siswa menunjukkan keberanian tampil di panggung melalui simulasi digital dan pidato multibahasa.

"Yang bisa dicatat ini adalah kepercayaan dirinya. Ini belum semua orang bisa, mau naik ke panggung seperti ini. Inilah yang disebut oleh Presiden sebagai the invisible people, mereka yang sebelumnya tidak tampak," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Pemerintah pusat mengapresiasi kontribusi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merealisasikan infrastruktur sekolah. Kolaborasi tersebut diwujudkan salah satunya melalui pembangunan gedung permanen di Bagan Pete.

"Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Wali Kota yang telah berkolaborasi. Karena penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah kerja sama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tutur Gus Ipul, Menteri Sosial.

Perkembangan positif siswa dibuktikan oleh kemajuan akademis dan non-akademis anak didik yang sebelumnya buta aksara. Salah satu guru mengonfirmasi capaian siswi yang kini mencetak prestasi olahraga.

"Alhamdulillah sekarang dia sudah bisa, bahkan menjadi salah satu siswi berprestasi. Dia tiga kali juara satu taekwondo," ujar Eko, Guru SRMA 5 Jambi.

Wali murid memberikan respons positif atas kehadiran program ini karena dinilai membuka ruang perkembangan bagi anak mereka. Harapan besar ditumpukan pada masa depan generasi muda melalui jalur afirmasi ini.

"Saya berharap anak saya setelah masuk sini bisa jadi orang sukses, bisa menemukan jalan untuk dirinya sendiri," ujarnya Sumantri, orang tua siswa.

Pihak daerah bergerak cepat mendukung perluasan fasilitas dengan menggaransi penyediaan aset wilayah yang aman. Gubernur setempat menginstruksikan jajarannya untuk mempermudah proses pembebasan lahan sekolah.

"Kami memastikan setiap kabupaten/kota menyiapkan lahan yang tidak bermasalah secara hukum agar pembangunan bisa berjalan cepat," ujarnya Al Haris, Gubernur Jambi.