Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Penilaian Pemda Berprestasi 2026 Objektif

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dilakukan secara objektif berdasarkan data dan indikator kinerja yang terukur. Pernyataan tersebut disampaikan di Kota Yogyakarta pada Kamis malam, 4 Juni 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Proses evaluasi ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pemanfaatan pembiayaan kreatif, pengendalian inflasi daerah, hingga penurunan tingkat pengangguran. Pengawasan ketat diterapkan langsung oleh Mendagri guna memastikan integritas seluruh tim penilai.

"Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Langkah pengawasan ini dinilai sangat krusial bagi kementerian. Kemendagri berkomitmen menjaga independensi proses seleksi agar hasil yang dikeluarkan tetap dihormati oleh seluruh pihak.

"Harus kita jaga. Kalau tidak, akan kehilangan marwah kalau misalnya diatur-atur," sambung Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Kriteria penilaian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Khusus untuk indikator inflasi, perkembangan datanya dipantau dan diperbarui secara rutin setiap pekan.

Kemendagri membagi pelaksanaan apresiasi ini ke dalam enam wilayah regional demi memastikan kompetisi berjalan proporsional dan setara. Di samping agenda tersebut, Mendagri juga menghadiri program perumahan rakyat dan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Regional Jawa-Bali.

"Masalah perumahan ini berhubungan langsung, berbanding lurus dengan kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrem. Akar masalah yang utamanya di rumah," terang Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Program perumahan ini diyakini memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan sosial. Sementara itu, koordinasi dengan Menko Polkam ditujukan untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga.

"(Manfaat) program ini besar sekali. Kemudian Rapat Forkopimda oleh Menko Polkam. Jadi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan," tambah Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Rangkaian penghargaan ini dijadwalkan akan terus berlanjut ke wilayah lain termasuk regional Papua. Kemendagri berharap ajang ini memicu lahirnya berbagai inovasi baru dari para kepala daerah demi kepentingan masyarakat luas.

"Sekaligus acara ini untuk memberikan message kepada publik bahwa terlepas tadi ada beberapa kepala daerah yang mungkin menghadapi masalah hukum, (tapi) cukup banyak kepala daerah yang peduli kepada rakyatnya. Berprestasi, bisa menangani kemiskinan, pengangguran, kemudian inflasi," pungkas Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.