Anggota KPU DKI Jakarta Soroti Pentingnya Teknologi untuk Transparansi Pemilu

Penyelenggaraan pemilu dinilai membutuhkan dukungan sistem teknologi yang kuat demi menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya kecurangan dalam setiap tahapan. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya menyampaikan pandangan tersebut dalam opininya yang dikutip dari Detikcom. Menurutnya, pemilu memiliki kemiripan dengan turnamen sepak bola seperti Piala Dunia, di mana kemenangan hanya akan bermakna jika seluruh proses pertandingan dipercaya berjalan secara adil. Dody menjelaskan bahwa di balik proses pemungutan suara yang terlihat sederhana di bilik TPS, terdapat rangkaian tata kelola logistik dan data yang sangat masif serta panjang.

Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara terbanyak, tetapi juga keabsahan dari seluruh proses yang berjalan, mulai dari akurasi data pemilih hingga transparansi rekapitulasi.

Belajar dari pemanfaatan teknologi Video Assistant Referee (VAR) pada sepak bola modern, keputusan krusial kini tidak lagi hanya bersandar pada subjektivitas melainkan didukung oleh rekaman data yang dapat diuji ulang. Semangat transparansi berbasis data tersebut dinilai perlu diadaptasi ke dalam sistem kepemiluan di Indonesia melalui integrasi teknologi digital.

Penerapan teknologi ini bukan ditujukan untuk menggantikan peran manusia atau memangkas partisipasi fisik warga di TPS, melainkan sebagai instrumen tambahan dalam memperkuat autentikasi data. Dody membayangkan sistem digital yang ideal harus mampu mencatat setiap riwayat perubahan data pemilih secara detail, menelusuri dokumen pencalonan, serta mendeteksi anomali angka hasil penghitungan secara cepat.

Sistem teknologi pemilu juga diingatkan agar tidak menjadi kotak hitam yang tidak dipahami cara kerjanya oleh masyarakat, karena hal itu justru dapat memicu kecurigaan baru. Teknologi pemilu masa depan harus memenuhi tiga agenda utama, yaitu penyediaan rekam jejak digital yang dapat diperiksa, auditabilitas sistem secara menyeluruh, serta kemampuan deteksi dini untuk pencegahan kecurangan. Kendati demikian, seluruh perangkat digital tersebut hanya akan berfungsi optimal jika ditopang oleh integritas penyelenggara, kepatuhan peserta, dan pengawasan publik yang kuat.