Kementerian ESDM Ungkap Lima Kendala Akselerasi Transisi Energi Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membeberkan lima tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mempercepat transisi energi pada agenda ESSA Summit Indonesia 2026 yang berlangsung Selasa (9/6/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris menjabarkan bahwa hambatan pertama mencakup integrasi transmisi dan distribusi listrik akibat ketimpangan lokasi sumber energi dan pusat permintaan.

Pusat permintaan listrik saat ini didominasi Pulau Jawa sebesar 60 persen hingga 70 persen, sementara sumber energi hijau melimpah di luar Jawa.

"Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah tengah menyiapkan perencanaan jangka panjang guna menghubungkan jaringan antarpulau. Selain interkoneksi ke Bali yang sudah berjalan, pemerintah berencana menyambungkan Kalimantan dan Sumatra ke Jawa," ungkap Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Konektivitas listrik dari Kalimantan menuju Sulawesi ditujukan guna menyokong kebutuhan energi ramah lingkungan pada sektor pertambangan lokal.

"Kita juga tahu di Sulawesi memiliki potensi sumber daya mineral, dan kita ingin menyediakan pasokan energi terbarukan dalam jumlah besar untuk mengembangkan green mining. Jadi kita perlu menghubungkan Kalimantan dan Sulawesi," jelas Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Tantangan kedua adalah penyelarasan regulasi melalui revisi Kebijakan Energi Nasional dan penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan.

"Saat ini, payung hukum terus digodok mulai dari peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri, hingga penyusunan UU EBT," ungkap Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Kendala ketiga melibatkan skala ekonomi dan pendanaan, mengingat fase awal dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan hingga 2030 memerlukan investasi sekitar US$20 miliar menurut estimasi JETP.

"Terkait dengan hal ini, pemerintah berkomitmen untuk terus merumuskan insentif dan regulasi yang ramah investasi demi memicu masuknya pendanaan hijau," tutur Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Kesiapan industri domestik menjadi persoalan keempat karena manufaktur panel surya nasional dinilai baru mampu melakukan tahap perakitan tanpa pabrik hulu.

"Indonesia harus mampu mengoptimalkan industri domestik agar tidak sekadar menjadi pasar bagi produk asing," kata Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Masalah kelima mencakup aspek sosial berupa resistensi masyarakat adat dan petani lokal terhadap proyek geotermal serta pembangkit surya berskala besar.

"Pemerintah berjanji akan terus menggencarkan diseminasi dan edukasi mengenai pentingnya energi hijau," ujar Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM sendiri menargetkan realisasi bauran energi baru terbarukan sepanjang tahun ini sebesar 16,46 persen.

"Bauran EBT mengalami kenaikan melampaui target, yaitu dengan realisasi 17,89%. Di atas target 16,46%," ucap Tri Winarno, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Adapun total produksi listrik nasional hingga April 2027 menyentuh angka 165,51 terawatt hour dengan dominasi batu bara sebesar 64,87 persen.

"Untuk menghadapi tantangan kondisi geopolitik global, kami menargetkan untuk 2026 ini capaian EBT adalah 17% sampai dengan 21%," ungkap Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan yang terpasang mampu menyentuh angka 16,63 GW hingga Desember 2026.

"Jadi tambahan yang sudah ada saat ini memang terbanyak terjadi dari PLTS sebanyak 89,5 megawatt dan bioenergi dari biomassa itu 13 megawatt, serta pembangkit listrik mikro hidro sebanyak 2,9 megawatt," ungkap Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.