Kementerian Pariwisata Targetkan Kunjungan 16 Juta Wisatawan Asing

Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2026 mampu mencapai 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan, berdasarkan data capaian yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 2 Juni 2026.

Pertumbuhan sektor pariwisata nasional tercatat positif dengan kunjungan wisman periode Januari-April 2026 menyentuh 4,68 juta kunjungan, atau meningkat sebesar 8,24 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, seperti dilansir dari Detik Travel.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, memaparkan resiliensi sektor pariwisata nasional di tengah dinamika kondisi global saat ini.

"Kita mengalami situasi geopolitik yang cukup dinamis. Kami bersyukur pariwisata Indonesia tetap menunjukkan resiliensi," ujar Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.

Kondisi geopolitik global yang mulai memanas sejak Februari 2026 sempat menimbulkan keraguan pada sektor perjalanan, namun Indonesia tetap mencatat pertumbuhan kunjungan wisatawan asing secara konsisten.

"Pada periode Januari-April kita melihat ada pertumbuhan kunjungan sebesar 8,24 persen. Bahkan pada Maret-April pertumbuhannya mencapai 8,72 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.

Selain jumlah kunjungan, kualitas pariwisata membaik dengan rata-rata pengeluaran wisman kuartal I 2026 mencapai US$1.346 per kunjungan, dari target tahun ini sebesar USD 1.372 hingga USD 1.404. Devisa pariwisata kuartal I 2026 juga naik 6,30 persen menjadi USD 4,05 miliar atau sekitar Rp 68,28 triliun, dengan target kontribusi PDB berada pada kisaran 4,6 hingga 4,7 persen dari realisasi saat ini sekitar 4,01 hingga 5 persen.

Sektor ketenagakerjaan pariwisata juga menyerap 25,91 juta tenaga kerja pada 2025, meningkat 3,64 persen dari tahun 2024, meskipun terdapat kendala pembatalan 1.444 penerbangan internasional hingga 27 Mei 2026 yang berdampak pada hilangnya potensi 160.052 perjalanan akibat penutupan jalur penerbangan udara global.

"Namun kondisi ini tidak mengherankan mengingat adanya penutupan sejumlah jalur penerbangan internasional akibat situasi geopolitik," ujar Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.

Di sisi lain, posisi kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia dinilai masih tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing di kawasan Asia.

"Posisi Indonesia masih tertinggal cukup jauh. Jepang sudah lebih dari 14 juta wisatawan, Thailand sekitar 11 juta wisatawan, Vietnam hampir 9 juta wisatawan, sementara Indonesia baru sekitar 4,68 juta wisatawan," ujar Evita Nursanty, Anggota Komisi VII DPR RI.

Akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata Vietnam, khususnya promosi agresif destinasi Phu Quoc dan Da Nang melalui paket wisata kompetitif, kini menjadi perhatian khusus karena dinilai berhasil melesat melampaui posisi Indonesia.

"Beberapa tahun lalu posisi kita dengan Vietnam masih sejajar. Hari ini Vietnam melesat cukup jauh meninggalkan kita," kata Evita Nursanty, Anggota Komisi VII DPR RI.

Evaluasi menyeluruh terhadap hambatan utama seperti konektivitas, visa, investasi, promosi, dan koordinasi lintas sektor dipandang perlu segera dilakukan oleh pemerintah.

"Kita harus bertanya apa yang menjadi hambatan utama sehingga Indonesia belum mampu berlari secepat negara-negara tersebut. Apakah konektivitas, visa, investasi, promosi, atau memang koordinasi lintas sektor yang belum optimal," ujar Evita Nursanty, Anggota Komisi VII DPR RI.

Hambatan investasi yang melibatkan komunikasi antar-instansi, termasuk dengan Perhutani di beberapa lokasi destinasi wisata, menjadi sorotan krusial yang memerlukan solusi terintegrasi.

"Saya melihat masih ada hambatan investasi. Bahkan komunikasi dengan Perhutani di beberapa lokasi masih menjadi tantangan bagi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata," kata Evita Nursanty, Anggota Komisi VII DPR RI.

Pemerintah kini diimbau menjadikan pengembangan destinasi wisata sebagai program strategis nasional yang mengikat dan melibatkan koordinasi lintas kementerian maupun lembaga secara menyeluruh.

"Kalau kita bicara pengembangan destinasi wisata, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Ini harus menjadi program strategis nasional karena keterkaitannya sangat banyak dengan kementerian dan lembaga lain," tegas Evita Nursanty, Anggota Komisi VII DPR RI.