Kemenkes Hadapi Kekurangan Anggaran Vaksinasi Rp1 Triliun pada 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadapi kekurangan dana sekitar Rp1 triliun untuk program imunisasi nasional pada tahun 2026 akibat adanya pemotongan anggaran, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz pada Selasa (23/6).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pos anggaran vaksinasi menjadi salah satu area yang terkena kebijakan efisiensi pemerintah. Saat ini, kekurangan dana tersebut sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Secara keseluruhan, kebutuhan penyediaan vaksin sepanjang periode 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp44,49 triliun. Namun, proyeksi keuangan menunjukkan adanya kesenjangan pendanaan sebesar Rp4,91 triliun hingga akhir periode tersebut.

"Yang paling penting untuk 2026 ini karena kita dipotong, termasuk anggaran imunisasi dan vaksinasi. Vaksinnya saja kita masih kurang sekitar Rp1 triliun," kata Budi dalam rapat kerja Komisi IX, Selasa (23/6).

Selain kendala anggaran, penguatan sistem dari perencanaan hingga distribusi harus dikawal secara berkelanjutan. Kemenkes juga menggarisbawahi tantangan dari kelompok penolak vaksin yang semakin marak di masyarakat.

"Kita harus lebih serius soal edukasi, karena sekarang makin banyak orang-orang yang antivaksin," ujarnya.

Cakupan imunisasi nasional pada 2025 secara umum meningkat, tetapi beberapa wilayah seperti Jawa Timur masih tertinggal dalam imunisasi ibu hamil. Penyakit tertentu seperti campak juga memicu pelaksanaan program Outbreak Response Immunization (ORI), di mana wilayah Sumatera Barat mencatatkan kasus tinggi dengan tingkat penerimaan vaksin yang rendah.

Guna mengejar target, Kemenkes memanfaatkan momentum nasional seperti Hari Anak Nasional pada Juli mendatang untuk menyasar 240 ribu anak dan 80 ribu orang dewasa. Terkait imunisasi HPV yang melampaui 90% pada 2025, Kemenkes tengah mendorong kepastian perluasan program untuk anak laki-laki agar bisa dipercepat ke tahun 2026.