Israel Putus Hubungan dengan Sekjen PBB Usai Masuk Daftar Hitam

Pemerintah Israel secara resmi memutuskan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres setelah negara tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam tahunan terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik pada Minggu (31/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Keputusan tersebut memicu kemarahan besar dari pihak Israel yang menuduh organisasi dunia itu telah dipolitisasi dan menyebarkan kebohongan, sementara PBB menyatakan tetap membuka pintu komunikasi.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan dengan tegas bahwa pihak pemerintahannya telah menghentikan seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB yang sekarang.

"Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," kata Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB.

Danny Danon menyatakan kemarahannya atas laporan tersebut karena menganggap tuduhan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah hal yang sangat keterlaluan.

"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," kata Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB.

Ia juga menambahkan bahwa penempatan Israel dalam daftar yang sama dengan kelompok Hamas merupakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima oleh pihaknya.

"Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima," kata Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB.

Kementerian Luar Negeri Israel turut mengeluarkan kecaman keras dengan menyebut langkah PBB ini sebagai bukti korupnya organisasi yang dinilai telah meninggalkan prinsip pendiriannya.

"Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," kata Oren Marmorstein, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

Pernyataan resmi Israel menegaskan pemutusan kontak ini akan berlangsung selama Antonio Guterres masih menjabat, namun pihak PBB memberikan respons yang berlawanan mengenai pembatasan akses tersebut.

"Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB.

PBB sebelumnya telah memberikan peringatan sejak Agustus lalu mengenai potensi masuknya Israel ke dalam daftar hitam ini atas dasar laporan kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.

Kelompok Hamas sendiri sudah masuk dalam daftar tersebut atas dugaan kekerasan seksual dan penyiksaan sandera pada serangan 7 Oktober 2023.

PBB mendasarkan keputusan ini pada informasi kredibel mengenai kekerasan seksual oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di fasilitas penahanan, di mana inspektur PBB dilarang masuk ke sana.