Iran Akan Kenakan Biaya Layanan di Selat Hormuz

Pemerintah Iran mengumumkan rencana pengenaan biaya layanan bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz setelah periode bebas melintas selama 60 hari berakhir. Kebijakan ini memicu penolakan keras dari pihak Amerika Serikat, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Senin (6/7/2026).

Langkah penarikan biaya di jalur air vital tersebut kini sedang dikoordinasikan oleh pihak Iran bersama dengan Oman. Ketentuan gratis lintas selama dua bulan sebelumnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat guna mengakhiri perang di Timur Tengah.

Rencana penentuan tarif penyeberangan ini disampaikan langsung oleh perwakilan diplomatik Iran untuk China dalam sebuah pertemuan internasional di Beijing. Pengaturan baru tersebut diklaim berfokus pada aspek keamanan dan lingkungan.

"Sebagai negara di mana Hormuz merupakan bagian dari perairan teritorialnya, kami pasti akan mengenakan biaya layanan," kata Abdolreza Rahmani Fazli, Duta Besar Iran untuk China.

Fazli meluruskan bahwa pungutan yang akan diberlakukan tersebut bukan merupakan pajak tol, melainkan biaya atas fasilitas pelayanan kelautan. Skema baru ini nantinya mencakup beberapa pengawasan teknis di wilayah perairan.

"Pengaturan baru ini akan berkaitan dengan jaminan keamanan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, pengawasan jalur pelayaran kapal… dan juga menjamin serta menangani konsekuensi lingkungan dari banyaknya kapal," katanya.

Kendati tarif baru akan diterapkan secara luas, pemerintah Iran memastikan tidak semua negara akan mendapat perlakuan yang sama. Hubungan bilateral di masa lalu menjadi salah satu indikator penentu kebijakan tarif.

"Kami pasti akan mempertimbangkan perlakuan khusus untuk negara-negara yang bersahabat dengan kami dan secara khusus mendukung kami selama masa-masa sulit," tambahnya.

Selat Hormuz memegang peran krusial sebagai jalur distribusi energi karena dilewati oleh seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia. Jalur ini sempat ditutup total oleh Iran selama konflik bersenjata berlangsung, yang memicu lonjakan harga energi global sebelum blokade akhirnya dibuka kembali.