IHSG Ambles 4,2 Persen Jadi Pelemahan Terburuk di Dunia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup pekan ini dengan terkoreksi sangat dalam. Penurunan ini menempatkan pasar saham Indonesia di posisi terbawah dalam performa bursa global.

Dikutip dari Bloomberg Technoz, IHSG terjun 4,2% ke level 5.594 pada penutupan perdagangan Jumat (5/6/2026). Posisi ini menjadi level terendah sejak November 2020 atau dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir.

Data Bloomberg menunjukkan kejatuhan ini membuat IHSG menghuni dasar peringkat bursa saham terlemah di dunia hari ini, sejajar dengan KOSPI dari Korea Selatan. Sepanjang tahun 2026, IHSG mencatatkan penurunan akumulatif sebesar 35,3% year-to-date.

Sejak pembukaan pagi hingga sore, indeks terus tertekan di zona merah akibat aksi jual yang deras. Transaksi harian mencatatkan volume 38,04 miliar saham dengan nilai mencapai Rp31,73 triliun dari 2,19 juta kali frekuensi perdagangan.

Kondisi pasar didominasi oleh tren melemah, di mana hanya 108 saham yang berhasil menguat. Sementara itu, sebanyak 626 saham bergerak turun dan 81 saham lainnya stagnan.

Sektor transportasi, energi, dan perindustrian menjadi penekan utama dengan koreksi masing-masing mencapai 5,96%, 5,73%, dan 5,72%. Kejatuhan indeks juga dipicu oleh kemerosotan sejumlah saham kapitalisasi besar (big caps) yang masuk dalam jajaran top losers.

Selain saham big caps di atas, saham LQ45 lain ikut ambles. PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) anjlok 15%, PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS) turun 11,6%, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) terpangkas 10%.

Pelemahan juga diikuti oleh PT Indosat Tbk (ISAT) yang jatuh 8,74%, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) minus 8,39%, serta PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang melemah 7,33%.

Sentimen negatif pasar dipicu oleh pengesahan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Aturan ini disepakati pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Dari 17 poin perubahan, salah satu yang disorot adalah kewenangan DPR untuk mengevaluasi kinerja Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut bersifat mengikat bagi otoritas terkait dan pemerintah.

Phintraco Sekuritas menyatakan bahwa revisi UU PPSK ini memicu kekhawatiran terkait potensi gangguan terhadap independensi lembaga keuangan.

"Beberapa ketidakjelasan kebijakan pemerintahan dan rumor pasar yang direspon negatif oleh pasar kembali mendorong tekanan jual pada pasar modal Indonesia," terang Phintraco, Jumat siang.

Panin Sekuritas juga menilai investor tengah mencermati 17 poin materi RUU PPSK. Mandat tambahan bagi BI untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap independensi bank sentral.

"Di sisi lain, pasar masih mencermati ketidakpastian kondisi MSCI Indonesia, nilai tukar yang masih di level tinggi, serta masih tingginya harga minyak global akibat ketidakpastian negosiasi AS-Iran yang masih berlangsung," sebut Panin.

Tekanan bertambah karena nilai tukar rupiah menembus level psikologis baru hingga Rp18.074/US$ pada pembukaan perdagangan Jumat (5/6/2026). Kondisi ini memicu spekulasi bahwa BI akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) darurat di luar jadwal resmi 17-18 Juni 2026.

Pergerakan mata uang Indonesia tercatat cukup liar dengan total pelemahan mencapai 7,38% sejak awal tahun. Meskipun BI Rate telah dinaikkan melampaui proyeksi para ekonom, nilai tukar rupiah terpantau masih melanjutkan pelemahannya.