DPRD Jawa Barat Setujui Usulan Perubahan Nama Jadi Provinsi Sunda

DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui usulan perubahan nama daerah tersebut menjadi Provinsi Sunda untuk diproses ke tahapan legislasi resmi pada Kamis (2/7/2026). Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama tim pengusul.

Rencana pergantian nama wilayah ini digulirkan kembali oleh Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detik Travel, seluruh fraksi di legislatif memberikan lampu hijau terhadap aspirasi masyarakat tersebut.

Koordinator tim pengusul, Ganjar Kurnia, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya strategis untuk mengembalikan eksistensi Sunda secara administratif. Menurutnya, nama Sunda memiliki cakupan yang sangat besar secara geologis maupun historis.

"Ya banyak hal, ya. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis.

Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata Ganjar.

Usulan ini diklaim membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat. Ganjar menilai penamaan Sunda memuat nilai-nilai sosiologis, kultural, hingga psikologis yang kuat untuk memperkokoh jati diri warga.

"Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologis, kekuatan kultural, kekuatan psikologis yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja dan sebagainya," kata Ganjar.

Secara kesejarahan, wilayah Tatar Sunda mencakup area yang luas mulai dari Banten hingga ke wilayah Jawa Tengah. Namun, identitas geografis tersebut kini dinilai hilang akibat perubahan administrasi pemerintahan.

"Tapi paling tidak menurut saya, kalau saya sendiri ya, secara geografis kita tuh sudah nggak ada lagi. Mana dulu Tatar Sunda begitu luasnya? Nah sekarang kan nggak ada lagi istilah-istilah Sunda. Hanya ada yang namanya Jawa Barat," kata Ganjar.

Ia menambahkan bahwa di masa lampau, wilayah administratif seperti Jakarta dan Banten merupakan bagian dari teritori Sunda. Batas wilayah sejarahnya bahkan mencapai kawasan Sungai Cipamali.

"Dulu Jakarta aja kan itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda. Dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten itu sampai ke Cipamali bagian dari Jawa Tengah.

Itu kan sudah nggak ada sama sekali. Kalau bagi saya itu sebetulnya salah satunya," kata Ganjar.

Gerakan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2013 silam. Selama prosesnya, tim pengusul kerap menghadapi kekhawatiran publik mengenai potensi pemekaran wilayah yang akan memisahkan diri.

"Ya terutama mungkin ya salah satunya perhatian juga gitu. Kan banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," kata Ganjar.

Kendati menghadapi jalan panjang, Ganjar mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan oleh jajaran legislatif Jawa Barat saat ini dalam memfasilitasi gagasan tersebut.

"Katanya tadi hampir semua fraksi mendukung. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, termasuk ada pengkajian lagi. Mungkin perjuangannya masih panjang juga. Tapi paling tidak kalau saya mengapresiasi DPRD merespons secara baik gitu ya apa yang menjadi gagasan kita," kata Ganjar.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk memproses usulan penamaan ini sesuai aturan regulasi.

"Menyetujui untuk dilanjut dalam proses legislasi yang resmi terkait usulan perubahan nama provinsi," ujar Rahmat.

Persetujuan dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menjadi dasar bagi DPRD Jawa Barat untuk melangkah ke tahapan berikutnya.

"Maka setelah ada rapat ketiga ini, tim pengusul menyampaikan ini yang ketiga dihadiri lengkap fraksi yang semuanya menyetujui usulan aspirasi perubahan nama Jabar jadi Sunda untuk ditindaklanjuti ke proses tahapan legislasi berikutnya," kata Rahmat.

Mekanisme internal DPRD Jawa Barat ke depan akan menentukan bentuk kajian usulan ini. Rahmat menyatakan proses lanjutan bisa berupa penyusunan naskah akademik maupun pembahasan komisional.

"Entah nanti setelah ada kajian naskah akademik, atau tergantung kesepakatan rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti melalui pansus usulan atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu," ujar Rahmat.