DPR Sahkan Revisi UU PPSK Terkait Evaluasi Bank Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, pengesahan ini menyepakati 17 poin perubahan, termasuk aturan yang memperbolehkan DPR melakukan evaluasi kinerja mengikat terhadap Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kebijakan baru tersebut memicu kekhawatiran mengenai potensi intervensi terhadap independensi kebijakan ketiga lembaga tersebut, karena hasil evaluasi dan rekomendasi akan disampaikan langsung kepada otoritas terkait serta pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan bahwa klausul mengenai evaluasi terhadap BI sebenarnya sudah tercantum dalam regulasi terdahulu, namun kini disepakati adanya penguatan dalam lingkup kelembagaan.

"Selebihnya kami tidak melakukan perubahan apapun," tegas Misbakhun usai Sidang Paripurna, Kamis (4/6/2026).

Politisi tersebut menambahkan bahwa proses penilaian oleh Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja dilakukan secara institusional melalui pertanggungjawaban Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing pejabat, mulai dari dewan gubernur hingga deputi gubernur senior.

"Kemudian mereka bisa dinilai oleh Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja untuk melakukan penilaian. Evaluasi itu bukan evaluasi individual. Evaluasi secara kelembagaan," papar Misbakhun.

Meskipun terdapat mandat baru bagi BI untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, pihak legislatif menyatakan komitmennya bersama pemerintah untuk tetap menjaga independensi bank sentral.

"Apa yang terganggu dengan mandat yang baru? Mandat itu dimiliki oleh BI dan kami memberikan penguatan terhadap peran pertumbuhan," kata Misbakhun.