DPR RI Soroti Arah Kebijakan APBN 2027 Mencapai Rp 4.000 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menekankan pentingnya efektivitas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 yang nilainya diperkirakan mendekati Rp 4.000 triliun. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai besaran belanja pemerintah selama ini kerap belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat kecil di pedesaan, seperti petani dan nelayan. DPR RI mendorong agar APBN tidak sekadar menjadi deretan angka, melainkan harus memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga.

"Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan merinci sejumlah poin utama yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penyusunan APBN TA 2027. Sektor penerimaan negara diimbau untuk dikumpulkan secara adil tanpa mengganggu daya beli publik dan keberlanjutan sektor usaha.

"Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," ujar Puan Maharani.

Selain masalah pendapatan, DPR RI menuntut kualitas belanja negara agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata. Pengelolaan defisit serta utang negara juga menjadi poin krusial yang wajib diperhitungkan secara cermat agar tidak menjadi beban finansial bagi generasi mendatang.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ucap Puan Maharani.

Pada poin terakhir, Puan mengingatkan agar penyaluran transfer dana ke daerah dapat memperkuat pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi lokal secara merata. Hal ini dinilai penting agar perbaikan ekonomi terasa hingga ke pelosok daerah.

"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tegas Puan Maharani.