Dewan Ekonomi Nasional Laporkan Survei Makan Bergizi Gratis ke Presiden

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6/2026).

Laporan survei tersebut dilakukan untuk memastikan kredibilitas dan profesionalisme pelaksanaan program di seluruh Indonesia. Data ini dilansir dari Detik Finance yang merangkum hasil peninjauan langsung di lapangan.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memberikan jaminan bahwa pengambilan data survei tersebut berjalan secara profesional.

"Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke presiden detail," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, evaluasi terhadap dampak ekonomi lokal juga menjadi fokus utama dalam survei pelaksanaan program tersebut.

Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menjelaskan survei dilakukan untuk melihat apakah program MBG berhasil menciptakan ekosistem rantai pasok baru di daerah.

"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi, ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata, ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini," sebut Seto.

Penelitian dari DEN menunjukkan bahwa mayoritas UMKM pemasok berada dalam wilayah kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

"Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi, ini juga penting, bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada," ungkap Seto.

Selain penyerapan komoditas lokal, program ini juga tercatat menyerap hampir seluruh tenaga kerja dari masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM pemasok berada di atas 70 persen, meskipun akses permodalan masih menjadi catatan kendala utama yang perlu diperbaiki pemerintah.

"Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar.Kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70%. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, adalah terutama bantuan permodalan untuk UMKM ini," tutup Seto.