Bulog Tegaskan Bahan Program MBG Beras dan Minyak Premium

Perum Bulog menegaskan bahan pangan yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah produk premium, bukan beras subsidi maupun minyak bersubsidi. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 3 Agustus 2026, di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa beras yang disalurkan untuk program MBG bukan bagian dari beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) maupun minyak bersubsidi Minyakita.

"Tidak ada. Kan kita kasihkan beras untuk MBG adalah beras premium. Jadi tidak ada beras subsidi yang diberikan ke MBG. Termasuk Minyakita, jadi kita berikan kepada program MBG itu adalah yang semua premium," ujar Ahmad Rizal Ramdhani, dilansir dari Detik Finance.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, sebelumnya mengungkapkan akan melakukan investigasi terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggunakan bahan bersubsidi dalam operasional MBG.

Sudaryono menyatakan bahwa penggunaan bahan subsidi dalam dapur MBG dilarang dan jika ditemukan, selisih harga dari barang subsidi tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

"Ada kemungkinan kita sedang ingin investigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi selisihnya dikembalikan ke kas negara," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Juli 2026.

Dia menambahkan contoh kasus penggunaan minyak goreng subsidi yang seharusnya diganti dengan minyak goreng non-subsidi. Selisih harga dari penggunaan barang subsidi tersebut akan dihitung dan berpotensi diminta pengembaliannya ke kas negara.

"Jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa tapi dia beli minyakita. Kan harganya selisih, nah selisih dikali berapa dia pakai itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono.

Sudaryono juga menyampaikan bahwa BGN telah menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan barang subsidi dalam operasional dapur MBG, dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindak lanjut kebijakan.