BGN Buka Transparansi dan Dorong Pengawasan Digital Program MBG

Badan Gizi Nasional memperkuat transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui peluncuran sistem pengawasan digital pada Senin (27/7/2026) di Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan tindakan koruptif, perbaikan tata kelola, serta keterbukaan informasi publik.

Sistem digital tersebut dirancang agar orang tua murid dapat melihat rincian menu, kandungan nutrisi, lokasi dapur penyedia, hingga identitas kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Informasi ini juga dapat diakses oleh guru, kepala sekolah, dan dinas terkait.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya sedang memfokuskan pembenahan pada tiga area utama guna meningkatkan efektivitas pengawasan program di lapangan.

"Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh Kejaksaan," kata Kepala BGN Sudaryono.

Sudaryono menambahkan bahwa standar keberhasilan program ini terletak pada pemenuhan gizi anak-anak, bukan sekadar memberikan makanan dalam porsi besar.

"Yang kedua yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis, sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, ya, ini makan bergizi gratis, mencukupan gizinyalah yang menjadi tolak ukurnya," kata Sudaryono.

Pihaknya juga berkomitmen membuka akses informasi persebaran dapur SPPG secara langsung agar masyarakat bisa memantau pelaksanaan program secara mandiri melalui platform digital resmi.

"Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini," kata Sudaryono.

Sistem pengawasan publik ini ditargetkan mulai dapat diakses oleh masyarakat umum pada pekan depan setelah perbaikan data tampilan platform selesai dilakukan.

"Kami harapkan minggu depan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system itu kemudian anaknya sekolah di mana, sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dimasak di dapur mana, dan kepala SPPG-nya siapa," kata Sudaryono.

Pihak BGN meminta waktu beberapa hari untuk menyempurnakan penyajian data jumlah dapur di tingkat kecamatan dan kabupaten serta jumlah penerima manfaat.

"Stakeholder bisa mendapatkan informasi termasuk kandungan gizi di menu itu. Orang tua siswa, guru, kepala sekolah, kepala daerah, hingga dinas-dinas bisa mengakses informasi ini," kata Sudaryono.

Integrasi sistem pengawasan ini diharapkan memangkas alur komunikasi manual yang dinilai kurang efektif dan rawan memicu ketidakpercayaan publik.

"Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak/Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide," kata Sudaryono.

Skema pelibatan masyarakat luas dalam pengawasan menu dan kebersihan penyaluran makanan akan diumumkan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya.

"Selain itu, kami telah membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan kami umumkan di momen berikutnya ya, bagaimana bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini," kata Sudaryono.

Secara terpisah, Indonesian Audit Watch mendesak pemerintah untuk memperketat sistem pengelolaan MBG agar kepastian hukum dan perlindungan bagi mitra pelaku usaha lokal, seperti petani, peternak, dan UMKM tetap terjamin.

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus menyoroti dinamika perubahan petunjuk teknis, evaluasi kasus keracunan makanan, serta penyesuaian anggaran BGN dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Hingga pertengahan 2026, program MBG telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui 29.600 unit SPPG.

"Semakin besar skala program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga sistem pengelolaannya," kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus.

IAW mengimbau agar proses evaluasi operasional MBG dimanfaatkan untuk memperjelas regulasi tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah menanamkan investasi.

"Program besar akan dikenang bukan karena besarnya anggaran, tetapi karena kemampuannya membangun kepercayaan publik," kata Iskandar Sitorus.