Wamendagri Tinjau Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan kunjungan kerja untuk meninjau Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah pada Rabu (3/6/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan sarana prasarana pemerintahan di wilayah tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Apresiasi tinggi diberikan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri atas konsistensi pemerintah daerah setempat. Ribka Haluk menilai proyek infrastruktur yang sedang berjalan ini akan menjadi tonggak sejarah yang mengawali kebangkitan serta kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

"Pertama saya menyampaikan apresiasi pada pemerintah daerah karena sudah konsisten, kita semua sudah lihat ada progres pembangunan tiga kantor, Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berprogres," ujar Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Perkembangan positif juga terlihat pada pengerjaan sejumlah fasilitas pendukung lainnya di kawasan tersebut. Pemerintah daerah dinilai berhasil mengawal jalannya proyek strategis ini dengan baik agar fasilitas yang representatif bagi pelayanan publik segera terwujud.

"Kemudian ada pembangunan tiga tower, ya ini apresiasi sekali untuk Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan MRP, DPR di daerah sudah bisa memprotek dan pembangunan ini bisa berjalan. Saya pikir pembangunan Papua Tengah akan menjadi legacy dan ini titik awal kebangkitan masyarakat Papua menuju Papua sejahtera," tambah Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Dalam peninjauan yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum turut memberikan catatan positif mengenai capaian fisik di lapangan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengonfirmasi bahwa pengerjaan kompleks perkantoran tersebut menunjukkan hasil yang optimal.

"Ada Gedung A, Gedung B dan Gedung C yang letaknya di dekat kantor gubernur, kantor DPRP dan juga MRP. Alhamdulillah kalau kita lihat tadi progresnya cukup bagus," kata Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Pemerintah pusat menargetkan seluruh rangkaian proyek infrastruktur pemerintahan ini dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2026. Guna mencapai target tersebut, koordinasi intensif mengenai kebutuhan teknis akan terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah.