BPIP Bantah Diskriminasi Seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan

Share

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membantah dugaan diskriminasi dalam proses seleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional di Sulawesi Selatan pada Sabtu (29/05/2026). Penegasan ini disampaikan setelah lembaga tersebut menerjunkan tim investigasi untuk memverifikasi rumor yang beredar luas di media sosial.

Pernyataan resmi penolakan atas isu diskriminasi tersebut disampaikan langsung oleh otoritas terkait demi meluruskan informasi, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

"Tidak ada tindakan diskriminasi tersebut," kata Wakil Kepala BPIP Rima Agristina.

Pihak kelembagaan memastikan selalu memberikan atensi penuh terhadap dinamika informasi yang berkembang di tengah publik. Evaluasi langsung di lapangan segera dilakukan oleh tim bentukan internal guna memvalidasi situasi riil yang terjadi di Sulawesi Selatan.

"Kami justru menghimbau dengan semangat peringatan hari lahir Pancasila ini, setiap pihak diharapkan ketika mendengar suatu isu atau pemberitaan bisa melihatnya secara komprehensif," kata Rima Agristina.

Lembaga tersebut berharap momentum nasional ini dapat memperkuat ikatan kebersamaan masyarakat. Hal ini dinilai krusial agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum teruji kebenarannya.

"Justru dengan peringatan Hari Lahir Pancasila terjadi harmonisasi persatuan semuanya," kata Rima Agristina.

Persoalan ini bermula dari peredaran cuplikan video di platform digital yang menarasikan adanya kecurangan sistematis dalam pencoretan salah satu siswi yang diklaim memenuhi kriteria. Unggahan tersebut menuduh panitia meloloskan peserta lain yang disebut-sebut tidak mengikuti tahapan awal seleksi.

Meski demikian, panitia seleksi bersama jajaran pemerintah menegaskan bahwa delegasi terpilih dari Sulawesi Selatan merupakan peserta dengan akumulasi nilai terbaik. Seluruh mekanisme penyaringan dipastikan berjalan ketat di bawah pengawasan langsung kepanitiaan pusat tanpa intervensi dari pemerintah daerah.

Follow publika.id on Google News Follow
Editors Team
farhan-dwi-ramadhan
Author