Iran Kecam Klaim Trump Soal Selat Hormuz

Pemerintah Iran mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai wilayah baru AS, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (19/8/2026). Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyampaikan peringatan terbuka menanggapi unggahan peta di platform Truth Social milik Trump yang menampakkan perairan strategis tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan AS. Ketegangan diplomatik ini meningkat setelah kesepakatan penghentian operasi militer antara Washington dan Teheran yang ditandatangani pada Juni lalu resmi dibatalkan oleh Trump pada 7 Juli.

Gharibabadi secara tegas melontarkan kritik balasan atas klaim sepihak yang dibuat oleh pihak Amerika Serikat tersebut.

"Sama seperti Trump yang menyebut Teluk Persia dengan nama yang tepat, khayalannya tentang Selat Hormuz akan segera dihilangkan, atau kami yang akan meluruskan orang delusional ini," kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Masa berlaku nota kesepahaman (MoU) selama 60 hari yang ditandatangani Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah resmi berakhir pada Senin (17/8/2026) tanpa menghasilkan kesepakatan final terkait program nuklir.

Di samping ketegangan dengan AS, Iran dan Oman sedang menggelar pembicaraan bilateral untuk memulihkan navigasi pelayaran komersial di jalur perairan yang menyalurkan 20 persen pasokan minyak dan gas dunia tersebut. Namun, pihak Washington juga melontarkan ancaman militer secara terbuka terhadap Oman apabila negara tersebut menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz.

"Jika Oman menghalangi, kita akan membombardir mereka habis-habisan," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Perselisihan perebutan kendali di wilayah perairan strategis tersebut telah berdampak langsung pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara global, di tengah tekanan publik domestik AS untuk menghentikan perang. Trump memaparkan alasan utama di balik operasi militer serta sikap keras AS terhadap kedaulatan Iran di wilayah perairan tersebut.

"Tujuan utamanya adalah — dan akan selalu demikian — bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk atau cara apa pun," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.