Wamenkeu Juda Agung Beberkan Tiga Tantangan Utama Ekonomi Daerah

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memaparkan tiga tantangan utama pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi daerah pada Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah oleh Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Persoalan pertama yang dihadapi adalah perlunya diversifikasi ekonomi daerah, diikuti peningkatan kualitas belanja daerah, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Data mengenai hambatan struktural ini dilansir dari Bloomberg Technoz.

"Banyak daerah masih bergantung pada sektor komoditas primer serta transfer dari pemerintah pusat, sementara belanja daerah dinilai belum sepenuhnya produktif karena masih didominasi belanja pegawai dan barang," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah ditegaskan menjadi faktor krusial guna memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Penyelarasan ini dinilai berdampak langsung pada masyarakat.

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Aktivitas ekonomi di tingkat daerah dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan nasional, meliputi pasar tradisional, UMKM, kawasan industri, pertanian, hingga rumah tangga. Penguatan sektor-sektor tersebut memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor.

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di dalam ruang kosong, ini karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kementerian Keuangan mengintensifkan dukungan anggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan kreatif, dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi penyaluran dana TKD tercatat sudah menembus angka Rp256 triliun atau berkisar 37 persen dari total pagu anggaran hingga April 2026.

Pemerintah juga memacu pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Komitmen pembiayaan daerah melalui BUMN tersebut mencapai Rp37 triliun hingga Maret 2026 untuk proyek rumah sakit, jalan, jembatan, dan kawasan pariwisata.