Dampak Konflik dan Ketidakstabilan Politik pada Negara Termiskin di Dunia

Pertumbuhan ekonomi global tidak merata, dengan beberapa negara masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem akibat konflik internal dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.

Dilansir dari HaiBunda, ketidakstabilan ini menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan melemahnya nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar AS.

Burundi, sebuah negara kecil di Afrika Timur, menghadapi kekurangan sumber daya alam dan dampak perang saudara yang berlangsung hingga 2005. Mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian subsisten dengan akses terbatas pada air bersih dan listrik. Meski ada upaya pemerintahan baru untuk memodernisasi ekonomi, inflasi tinggi masih menjadi tantangan utama.

Republik Afrika Tengah kaya sumber daya seperti emas dan minyak, tetapi kemiskinan mayoritas warganya tetap tinggi. Konflik dan dominasi milisi membuat pertumbuhan ekonomi stagnan sejak kemerdekaan, dengan pertumbuhan diperkirakan hanya 2,6 persen pada 2026.

Sudan Selatan, meski memiliki cadangan minyak melimpah, menderita dampak konflik internal yang menghambat ekspor dan distribusi pendapatan. Hampir 90 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Dunia, menjadikannya contoh nyata dari fenomena 'kutukan sumber daya'.

Yaman mengalami krisis kemanusiaan parah akibat perang yang dimulai sejak 2014, yang menghancurkan infrastruktur dan mendorong jutaan orang ke ambang kelaparan akut. Blokade terhadap Selat Bab el-Mandeb juga berdampak besar pada pendapatan negara.

Mozambik, meskipun memiliki sumber daya alam dan pertumbuhan PDB yang sempat tinggi, menghadapi gangguan akibat serangan pemberontak dan konflik politik yang menyebabkan kemunduran ekonomi pada 2025. Negara ini tetap rentan terhadap kemiskinan meski telah memulai pemulihan ekonomi.

Faktor-faktor utama yang menghambat kemajuan negara-negara tersebut termasuk konflik berkepanjangan, korupsi, ketergantungan pada sumber daya alam tanpa diversifikasi ekonomi, serta lemahnya infrastruktur dan layanan dasar.