Hamas Sepakati Pelucutan Senjata dan Penarikan Pasukan Israel dari Gaza

Kelompok militan Palestina Hamas menyepakati perjanjian perlucutan senjata serta penarikan bertahap militer Israel dari Jalur Gaza pada Jumat, 31 Juli 2026. Kesepakatan ini dicapai melalui pembahasan bersama Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Proses perlucutan senjata tersebut bakal diawasi langsung oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) bersama para mediator internasional. Persenjataan tidak diserahkan kepada Israel, melainkan dikelola dan didata oleh lembaga transisi teknokrat Palestina tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya komitmen bersejarah ini melalui unggahan di platform Truth Social. Ia menegaskan bahwa skema perdamaian berjalan melalui tahapan terencana demi menjamin keamanan wilayah Gaza serta kawasan sekitar.

"Kesepakatan ini merupakan langkah krusial agar Gaza akhirnya dapat dipimpin oleh pemerintahan Palestina baru yang akan bekerja sama erat dengan Board of Peace untuk membantu rakyat Palestina. Pada saat yang sama, Israel akan mendapatkan keamanan yang layak, kemudian Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis serangan teror," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Trump menjelaskan bahwa penarikan tentara Israel diproses sejajar dengan penuntasan pembongkaran infrastruktur militer. Penjagaan wilayah selanjutnya diserahkan kepada Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian baru Palestina.

"Seiring selesainya proses pelucutan senjata, pasukan Israel akan ditarik, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk memastikan keamanan Gaza bagi penduduknya dan negara-negara tetangganya," kata Trump.

Pemerintah AS menyatakan komitmen tersebut disusun atas prinsip verifikasi ketat tanpa toleransi pelanggaran sebelum melangkah ke fase berikutnya. Pelucutan diawali dari kelompok-kelompok kecil sebelum menyasar fasilitas besar Hamas seperti terowongan dan pabrik amunisi.

Dua pejabat senior Hamas mengonfirmasi kesepakatan tersebut kepada kantor berita AFP dengan meminta jaminan kerahasiaan identitas. Pihaknya mendesak para negara mediator untuk memastikan kepatuhan penuh dari pihak militer Israel.

Anggota tim negosiasi Hamas Ghazi Hamad menegaskan penyerahan kontrol persenjataan sepenuhnya menjadi kewenangan komite transisi tanpa keterlibatan langsung pihak militer Israel.

"Kami membuat konsesi demi rakyat kami di Jalur Gaza, untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengungsian," kata Ghazi Hamad, Anggota Tim Perunding Hamas.

Ia menekankan bahwa skema penataan ulang posisi persenjataan terkait erat dengan realisasi penarikan tentara dan rekonstruksi kawasan.

"Israel tidak akan ikut campur dalam persoalan pelucutan senjata. Komite Nasional adalah lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut," ujar Hamad.

Seorang pejabat senior Hamas lainnya merinci batasan wewenang pengawasan senjata pascakonflik kepada kantor berita AFP.

"Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Comittee for Administration Gaza/NCAG) akan mengelola dan melaksanakan pendataan serta penyimpanan senjata sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," kata pejabat senior Hamas.

Ia memastikan tidak ada institusi lain yang memegang hak kontrol di luar badan tersebut.

"Komite Nasional akan menjadi satu-satunya entitas yang berwenang untuk menyimpan, mengelola, atau mengontrol senjata di Gaza," kata pejabat senior Hamas.

Pemerintah Israel belum memberikan respons resmi atas pengumuman penghentian konflik ini. Namun sebelum pengumuman dipublikasikan, pihak Israel sempat menyatakan draf usulan awal 15 poin belum memenuhi kriteria demilitarisasi total yang mereka ajukan.

Di sisi lain, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan batasan keterlibatan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza sejak Februari 2026. Indonesia menolak terlibat dalam aksi militer maupun pelucutan senjata kombatan.

"National caveats juga sudah kami sampaikan kepada ISF, bahwa kami tidak melakukan operasi militer," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Pertemuan tingkat tinggi lanjutan antara pihak mediator dari AS, Mesir, Qatar, dan Turki dijadwalkan segera berlangsung di Kairo untuk merampungkan petunjuk teknis pelaksanaan kesepakatan.