Kemendagri Gelar Bimtek Komunikasi Publik untuk Pranata Humas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas pada Kamis (30/7/2026). Pelatihan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi di era digital, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik. Langkah ini diambil guna memastikan penyampaian pesan pemerintah tetap akurat serta terencana di tengah tingginya pemanfaatan media sosial.

"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Perkembangan teknologi informasi saat ini dinilai telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Kendati kemajuan AI dan media sosial mempercepat alur data, disinformasi serta misinformasi juga terakselerasi dalam hitungan detik. Kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah menghadirkan informasi yang cepat, transparan, dan terpercaya.

"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," tegas Anwar Damanik.

Tantangan ini kian nyata mengingat tingginya aktivitas digital masyarakat. Berdasarkan data laporan Digital 2026 dari DataReportal, pengguna internet di Indonesia telah mencapai kisaran 230 juta jiwa atau 80,5 persen populasi, dengan 180 juta di antaranya aktif menggunakan platform media sosial.

Melalui besarnya ruang digital tersebut, Pranata Humas diarahkan untuk bersikap adaptif, memahami dinamika isu, serta memanfaatkan kanal komunikasi secara bijaksana demi menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.